jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera melihat kemarahan Presiden Joko Widodo saat Sidang Kabinet Istimewa 18 Juni 2020 dari tiga sudut, yakni aktor, sistem, dan kultur.
"Dari sudut aktor wajar juga Pak Jokowi marah, tetapi sebetulnya yang bikin Pak Jokowi marah Pak Jokowi sendiri," kata Mardani saat diskusi virtual Menanti Perombakan Kabinet yang disiarkan salah satu stasiun radio swasta, Sabtu (4/7).
BACA JUGA: Mardani: Kalau Sepekan Tidak Ada Kabar, Berarti Jokowi Omdo
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat itu mengatakan saat Jokowi hendak membentuk pemerintahan periode kedua, ia sudah mengusulkan agar kementerian/lembaga tidak usah sampai 34, tetapi maksimal 20- 25.
"Jangankan antarkementerian, antardirjen saja sinergi, kolaborasi, kadang susah, apalagi banyak kementerian," ungkapnya.
BACA JUGA: Mardani Nilai Marahnya Jokowi Bisa Menjadi Momen Perampingan Kabinet
Dia berujar di negara maju kabinetnya selalu slim atau ramping, dan reformasi birokrasinya ditandai dengan miskin struktur kaya fungsi.
Mardani juga mengusulkan Jokowi sekarang me-reset pemerintahan. Menurutnya, ada tiga hal yang perlu di-reset. Pertama, pemerintah pusat yang jumlah kementeriannya harus dikurangi.
BACA JUGA: Survei IPO : Tiga Nama Ini yang Diinginkan Responden Jika Ada Perombakan Kabinet
Misalnya, Mardani mencontohkan Kementerian Pertanahan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bisa disatukan sehingga pembangunan infrastruktur akan luar biasa. Kemudian, kata Mardani, Kementerian Sosial disatukan dengan Kementerian Dalam Negeri. "Ini nanti akan membuat Pak Jokowi punya pembantu yang powerfull anggarannya besar. Nah, berani tidak Pak Jokowi (melakukannya)," kata dia.
Kemudian, kata Mardani, penataan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Karena masih ada sikap tidak sejalan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Mardani, saat ini Komisi II DPR juga tengah membahas revisi undang-undang paket politik. Terdiri dari UU Pemilu, UU Pilkada, UU Parpol, UU Pemda, UU Desa, ditambah UU MD2, serta keuangan pusat dan daerah .
"Kalau sekarang ini, ada mens sana in corpore sano, lo ke sana gua ke sono. Jokowi ke mana, gubernurnya ke mana, kabupaten/kota ke mana, camat ke mana, desa ke mana. Ayo di-reset balik, apalagi paket UU penataan otonomi daerah belum kelar. Dikelarin, raja-raja kecil sekarang muncul," kata dia.
Ketiga, Mardani mengusulkan dengan jumlah anggaran yang sedikit maka harus membuat prioritas.
"Anggaran kita sedikit, ya main prioritas saja UMKM, masyarakat miskin, miskin perkotaan," jelasnya.
Lebih lanjut Mardani juga menilai pidato Jokowi dan publikasinya ada bentang jarak 10 hari.
Kalau baik sangka, kata Mardani, ini memberikan kesempatan kepada menteri. Namun, kata dia, dengan dirilisnya video itu berarti kesimpulannya ialah para menteri tidak bekerja dengan baik.
Dia pun memberikan waktu satu minggu bagi Jokowi untuk menindaklanjuti kemarahannya dengan langkah konkret, seperti ancaman soal reshuffle kabinet.
"Saya tidak mau suuzan, tetapi kalau semnggu ini tidak ada kabar (berarti) omdo, omong doang," ungkapnya. (boy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Boy