JAKARTA-Kementerian Perhubungan memberikan tenggat waktu satu tahun kepada maskapai penerbangan terkait dengan kewajiban batas minimal pengoperasian pesawat. Selain itu, untuk melihat keseriusan maskapai nasional, pemilik maskapai penerbangan juga harus menyampaikan bussines plan-nya dalam kepemilikan pesawat.
"Peraturannya 10 pesawat, lima diantaranya milik dan sisanya berstatus sewa," kata Dirjen Perhubungan Udara Herry Bhakti S Gumay dalam keterangan persnya, Rabu (4/1).
Dijelaskannya, draf final Permenhub mengenai kelonggaran waktu satu tahun ke depan saat ini tinggal ditandatangani Menteri Perhubungan. Regulasi yang akan keluar pada awal tahun ini, selain kewajiban minimal tentang pengoperasian pesawat, pemilik maskapai penerbangan juga harus menyampaikan bussines plan dalam soal kepemilikannya. Di sisi lain juga adanya kewajiban menandatangani kontrak planning kepemilikan pesawat hingga satu tahun ke depan.
"Bilamana dalam kurun waktu tersebut pemerintah melihat ketidakseriusan maskapai memenuhi persyaratan. Mereka harus turun kelas menjadi maskapai penerbangan tidak terjadwal (carter) atau melakukan merger dengan maskapai lainnya," tambahnya.
Dalam UU No. 1 Tahun 2009 pemerintah memberikan waktu selama tiga tahun kepada maskapai penerbangan untuk mengoperasional 10 pesawat, lima diantaranya milik dan sisanya berstatus sewa. Hingga kini, Ditjen Perhubungan Udara masih belum memberikan penjelasan berapa perusahaan yang sudah memenuhi ketentuan tersebut dan berapa yang belum memenuhi. Justru yang muncul adalah opsi untuk memberikan kesempatan selama satu tahun lagi kepada maskapai dengan melampiri bussines plan, dan pengawasannya berupa keseriusan maskapai.
“Intinya kita melihat seberapa serius mereka memenuhi aturan tersebut setelah kita berikan waktu tambahan,” pungkasnya.(Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bursa Ancam Lempar 8 Emiten
Redaktur : Tim Redaksi