jpnn.com, SURABAYA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti kasus sejumlah massa berdesakan ingin mendapatkan vaksinasi COVID-19 di Medan, Sumatera Utara.
Dia mengingatkan hal tersebut bisa menjadi klaster baru penyebaran COVID-19, karena itu penting menjalankan protokol kesehatan secara ketat.
BACA JUGA: Titi Meyakini Langkah Ini Salah satu Cara Mengatasi Kompleksitas Pemilu
"Persiapkan segala sesuatunya, termasuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat."
"Jangan sampai karena persiapan tidak maksimal membuat vaksinasi menjadi klaster baru karena menyebabkan kerumunan," ujar LaNyalla di sela masa reses di Surabaya, Kamis (5/8).
BACA JUGA: Menteri Airlangga Sebut Sektor Pertanian Paling Tangguh
LaNyalla kemudian menyoroti kerumunan akibat tingginya antusias warga mengikuti vaksinasi massal yang digelar Polrestabes Medan, Sumatera Utara, Selasa (3/8).
Masyarakat bahkan berdesakan masuk ke lokasi.
BACA JUGA: Lihat nih Kapal Perang TNI AL yang Baru, Asli Buatan Dalam Negeri
Senator asal daerah pemilihan Jatim tersebut menyarankan agar pelaksanaan vaksinasi tidak dilakukan terpusat dalam sehari.
Menurut dia, kuota dalam sehari di satu lokasi langsung besar sehingga otomatis banyak orang datang.
"Kita memang sedang mengejar vaksinasi, tetapi lebih baik disebar ke sejumlah lokasi."
"Polrestabes bisa memanfaatkan Polsek-polsek sehingga peserta tidak membeludak dalam satu waktu di satu lokasi," ucap dia.
Mantan Ketua KADIN Jatim itu juga mengingatkan, Medan masih menjadi salah satu kota yang menerapkan PPKM level 4.
Dia mengimbau penyelenggara betul-betul memperhatikan protokol kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi.
"Bhabinkamtibmas bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat bahwa ada pendataan calon penerima sebelum vaksinasi dilakukan."
"Pihak kepolisian daerah juga bisa menerapkan metode jemput bola kepada masyarakat untuk menghindari penumpukan," ujarnya.
Polrestabes, kata La Nyalla, diharapkan memfasilitasi warga yang sudah datang ke GOR Pemprov Sumut, namun tidak mendapat kuota vaksinasi.
"Pastikan mereka menerima vaksin di kemudian hari, dengan diatur jadwal dan lokasi pelaksanaannya," katanya menambahkan.
Mantan Ketua Umum PSSI itu juga menyesalkan terjadi jual beli formulir vaksin yang dilakukan sejumlah oknum.
Padahal pelaksanaan vaksinasi dengan kuota 4.000 orang per hari itu sudah melalui pendataan.
Dia pun meminta aparat kepolisian mengusut pelaku yang memperjualbelikan formulir vaksinasi COVID-19 sehingga turut membuat warga berbondong-bondong ke GOR Pemprov Sumut.
Formulir vaksinasi diketahui dijual seharga Rp 5 ribu dengan dalih sebagai pengganti biaya fotokopi.(Antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang