jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) didemo ratusan massa dari Komunitas Mandailing Perantauan. Mereka menuntut pemerintah segera mencabut izin PT Sorik Merapi Geothermal Power (PT SMGP) mengelola sumber energi di Lembah Gunung Sorik Merapi di Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Karena patut diduga hanya menjadi agen jual beli perizinan panas bumi. "Cabut izin PT SMGP karena telah membohongi warga Mandailing," ujar Koordinator aksi Alfian Siregar dalam aksi yang digelar di depan Kantor Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/6).
BACA JUGA: Ditangkap di Bandara, Pengacara Bang Ipul Bantah Mau Kabur
Menurut Alfian, tuntutan didasari sejumlah fakta. Bahwa setelah memperoleh izin mengelola sumber energi di Madina, PT SMGP kini malah diakuisisi seratus persen oleh perusahaan asal Singapura PT KS Orka.
"Kami menolak kehadiran PT KS Orka, pengakuisisi 100 persen saham PT SMGP, karena tidak jelas rekam jejak dan investasinya di dunia eksplorasi panas bumi," ujarnya.
BACA JUGA: KPK Tetapkan 7 Tersangka Baru Kasus Suap DPRD Sumut
Alfian menuturkan, PT SMGP sebelumnya memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pada 2 September 2010 lalu. Karena pada setiap portofolio dan ekspos, mereka menyatakan sanggup memproduksi listrik 450 MW dari panas bumi Gunung Sorik Marapi dan telah mencadangkan investasi 850 juta dollar atau sekitar Rp 11 triliun.
Namun sejak memperoleh izin, PT SMGP tidak pernah memproduksi apa pun di Mandailing Natal. Selain membangun perkantoran, membeli lahan warga di lima kecamatan Mandailing Natal (Tambangan, Panyabungan Barat, Lembah Sorik Marapi, Panyabungan Selatan, dan Puncak Sorik Marapi).
BACA JUGA: Bakti Sosial jadi Gardu Energi Positif
Selain itu, Alfian juga menyatakan, IUP PT SMGP sebenarnya telah dicabut Bupati Madina 9 Desember 2014 lalu. Namun tetap memperoleh rekomendasi izin panas bumi (IPB) karena perusahaan tersebut tidak memberitahu Kementerian ESDM, IUP-nya telah dicabut.
"Kini setelah memperoleh IPB dari Kementerian ESDM, PT SMGP menjual 100 persen perusahaannya ke PT KS Orka Renewables Pte Ltd Singapura (KS Orka) dengan nilai 10 juta dollar atau sekitar Rp 132 miliar," ujar Alfian.
Tak lama setelah berorasi, perwakilan pengunjukrasa akhirnya diterima Direktur Panas Bumi Yunus Saefulhaq dan tiga petinggi Kementerian ESDM lainnya. Diketahui, di waktu yang sama juga tengah berlangsung pertemuan antara Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, dengan sejumlah pimpinan DPRD dan perwakilan pemerintah Kabupaten Madina.
"Kami akan melanjutkan aksi yang sama ke Kantor Kemenko Polhukam dan Istana Presiden. Karena pertemuan Dirjen, DPRD, dan wakil Pemkab Mandailing Natal tidak lebih hanya membahas sosialisasi keinginan Kementerian ESDM," ujar Alfian.
Dalam aksinya, massa tidak hanya berorasi. Namun juga menabuh Gordang Sambilan, yang merupakan kesenian khas Mandailing. Unjukrasa kali ini juga merupakan yang ketiga kalinya digelar Komunitas Mandailing Perantauan. Aksi pertama dilakukan di depan Kementerian ESDM pada 18 Mei lalu.
Kemudian di depan Kementerian Koordinator Perekonomian pada Kamis (2/6) lalu. Informasi yang diperoleh menyebut Kementerian ESDM telah memanggil sejumlah pimpinan DPRD dan Bupati Madina, untuk membahas persoalan yang ada.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengacara Saipul Jamil: Panitera yang Minta Uang
Redaktur : Tim Redaksi