jpnn.com - JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PT Hartika Gemilang. Hal itu membuat PT. Sumatera Persada Energi (PT. SPE) dinyatakan masuk dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) seniloai Rp 345.000.000.
PT SPE sangat terkejut dengan keputusan No.42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pstitu. Pasalnya selama ini PT SPE sudah ada upaya untuk melunasi tagihannnya.
BACA JUGA: Transaksi IIMS Tembus Rp 5,3 T
"Tagihan tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai turnover perusahaan yang merupakan perusahaan minyak nasional di wilayah kerja blok West Kampar," kata salah satu Kuasa Hukum PT. SPE, Allova Mengko di Jakarta, Senin (29/9).
Allova menjelaskan, sebelum persidangan PKPU, PT. SPE telah berupaya untuk membayar melalui transfer ke rekening PT. Hartika Gemilang. Hanya saja, kata dia, rekening PT Hartika Gemilang yang disepakati, telah ditutup tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PT. SPE.
BACA JUGA: Jokowi Akan Bangun Tol Laut Tanpa APBN
Allova juga menyebutkan bahwa PT. SPE juga telah memberikan 2 buah cek di dalam persidangan, yang nilainya sesuai dengan tagihan dari PT. Hartika Gemilang yang langsung bisa dicairkan.
"Namun PT. Hartika Gemilang telah menolak untuk menerima cek tersebut. Bahkan, PT. SPE juga menawarkan pembayaran secara tunai di persidangan," tuturnya.
BACA JUGA: Soal Pertumbuhan Ekonomi, Jokowi Yakin Bisa Ungguli SBY
Lebih jauh Allova juga mempertanyakan dasar pengangkatan Pengurus yang dimohonkan oleh PT. Hartika Gemilang, yang mana tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan undang-undang.
"Sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, seorang Pengurus sebelum diangkat oleh Pengadilan harus menyerahkan surat kesediaan diangkat menjadi Pengurus dan Pernyataan tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara serta menyatakan dirinya independen, akan tetapi hal ini tidak tercantum dalam putusan," jelasnya.
Dalam proses pendaftaran tagihan oleh para kreditur ke Pengurus terdapat beberapa kreditur, yang nilai tagihannya fantastis. "Diduga, menggelembungnya tagihan-tagihan ini untuk kepentingan memenangkan voting untuk mempailitkan PT. Sumatera Persada Energi," ungkapnya.
Salah satu dugaan mark up tersebut dengan ada kreditur yang menagih lebih dari Rp100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah) atas barang yang nilai pasarnya hanya Rp4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah).
"Karena itu kami menduga ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan untuk mengambil alih wilayah kerja west kampar melalui proses PKPU ini," tambahnya. (abu/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Optimistis Bisa Tumbuhkan Ekonomi Lebih Baik dari SBY
Redaktur : Tim Redaksi