Hal ini ditegaskan Ketua FPB Banua Kalsel, Gusti Nurpansyah kepada wartawan saat silaturrahmi Pemuda Kalimantan Selatan Jabodetabek di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (10/5).
"Masyarakat kami sangat mendukung keputusan gubernur se Kalimantan itu. Langkah konkretnya, ya kami blokir alur sungai supaya tidak ada batubara yang bisa keluar Kalsel," kata Nurpansyah.
Dalam silaturrhami tersebut, tampak hadir beberapa tokoh muda asal Kalsel, di antara Fadjroel Rachman, Gusti Farid Hasan Aman (anggota DPD), MS Siddiq PhD (aktivis Jaringan Intelektual Muda Kalimantan/Jimka) dan sejumlah aktivis lainnya.
Rencananya, aksi ini dilakukan pada menjelang masa tenggat waktu yang diberikan keempat Gubernur Se-kalimantan berakhir, yaitu 31 Mei 2012 mendatang.
Senada dengan itu, anggota Komisi III DPR RI asal Kalsel, H Aditya Mufti Arifin menyatakan sangat mendukung dengan rencana yang dilakuka FPB Kalsel tersebut. Politisi muda asal PPP tersebut menyatakan langkah itu harus dilakukan masyarakat agar mendapatkan perhatian terhadap keberimbangan suplai energi kepada masyarakat di daerah.
"Bayangkan saja, di Jakarta ini mana ada SPBU yang antre panjang. Padahal, mobil dan motor jumlahnya jutaan. Sementara di daerah kita sebagai penghasil energi, semua SPBU antre akibat suplai yang tidak adil, listrik mati tiap hari. Padahal, energi itu berasal dari Kalimantan," kata Ovi.
Karena itu, Ovi menambahkan bahwa reaksi masyarakat Kalimantan terhadap kebijakan yang tidak adil itu, sebagai reaksi yang wajar.
Ovi juga menambahkan, banyak sekali SDA asal Kalimantan yang disumbangkan untuk Indonesia. Mulai minyak, gas hingga kayu hutan yang dibawa ke luar daerah. "Sekarang, masyarakat tinggal mendapatkan banjirnya yang terjadi setiap tahun. Kini batubara pula dikeruk, tapi energi di Kalimantan tak kunjung mendapat perhatian," tegasnya.
Di tempat yang sama, mantan Direktur Eksekutif Walhi, Berry Nahdian Furqan menambahkan, aksi pemblokiran rencananya tidak hanya dilakukan di Kalsel. Saat ini, kata dia, pihaknya sedang melakukan konsolidasi dengan komponen masyarakat lain di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
"Kawan-kawan di sana juga kami sinergikan. Tuntutan ini sebagai bentuk pembangkangan. Akan ada pembangkan yang lebih keras dilakukan masyarakat jika pemerintah tidak memberikan perhatian terhadap masyarakat Kalimantan secara adil," imbuhnya.
Karena itu, kata Berry, pihaknya mengingatkan kepada keempat Gubernur untuk konsisten dengan tuntutannya. "Untuk rakyat Kalimantan, kita siap apa saja. Kami juga minta para Gubernur konsisten. Supaya pemerintah pusat memperhatikan penderitaan masyarakat yang seluruh SDA dikeruk, tapi tidak diperhatikan kesejahteraannya," kata Berry.(fuz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Periksa 41 Anggota DPRD, Tunggu Izin Mendagri
Redaktur : Tim Redaksi