Masyarakat Asli Papua Ancam Boikot Pemilu

JAYAPURA - Putusan Dewan Kehormatan KPU Pusat memberhentikan dua anggota KPU memicu demo di JayapuraRatusan pendemo dari masyarakat asli Papua yang tergabung dalam Tim Penegak Keadilan dan Kebenaran Hak-Hak Orang Asli Papua, Senin (19/1) berdemonstrasi di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

Demo yang dipimpin Yosafat Yogi itu mengancam memboikot Pemilu 2009 dan menduduki Kantor KPU Provinsi Papua hingga batas waktu yang tidak ditentukan bila DK KPU tidak mengaktifkan kembali Zadrak Nawipa dan Irianto Jacobus sebagai anggota KPU Provinsi Papua.

Mereka menilai, putusan DK KPU yang dipimpin Jimly Asshiddiqie tersebut tidak adil

BACA JUGA: Jost Pati Masuk Senayan

Terutama pemberhentian Zadrak NawipaZadrak adalah penduduk asli Papua Tengah

BACA JUGA: Nasib Walkot Manado Ditentukan Februari

Sementara itu, DK KPU memutuskan untuk melakukan pemberhentian karena Zadrak menjadi aktivis parpol.

Ungkapan protes demonstran itu tergambar dari berbagai spanduk"Orang gunung siap bikot pemilu", "Masa jabatan belum berakhir, jangan bikin konflik", "Ketua Dewan Kehormatan KPU Pusat harus bertanggung jawab untuk aktifkan kembali dua anggota KPU Papua, yaitu Zadrak Nawipa dan Irianto Jacobus

BACA JUGA: Sumbar Gelar Tour d Singkarak 2009

Kalau tidak, kami akan boikot pemilu".

Demo itu sempat jedaSetelah satu jam demo, sekitar pukul 12.00 WIT, hujan membuat demonstran berteduhBegitu reda, demo dilanjutkanSekitar pukul 12.30 WIT, Ketua KPU Papua Benny Sweny didampingi dua anggota KPU lainnya, yaitu Hasjim Sangadji dan Selfi Sanggenafa, serta Sekretaris KPU Musa Isir menemui para pendemo.

Menurut demonstran, Zadrak telah mengundurkan diri dari pengurus partaiDia juga merupakan warga asli kebanggaan PapuaSelain itu, mereka meminta KPU Papua memfasilitasi untuk menghadirkan ketua DK KPU ke Papua.

Menanggapi tuntutan itu, Ketua KPU Papua Benny Sweny mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti dengan membahasnya, kemudian mengirimkan ke Dewan Kehormatan KPU"Kita ingin Papua ini dibangun dengan kekompakan dan kekeluargaan, tetapi masalah ini adalah kewenangan dari KPU pusatJadi, ini akan tindak lanjuti sehingga ini menjadi catatan agar tidak seenaknya saja dalam melakukan pemberhentian," jelasnya.

Demonstran belum puas, mereka membut tenda di halaman Kantor KPU Papua sambil menunggu hasil tuntutan itu(fud/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Operasi Preman Jalanan