jpnn.com, SEGET - Penerbitan Global Bond oleh PT Pelindo II senilai USD 1,58 miliar pada tanggal 5 Mei 2015 dimaksudkan untuk membiayai beberapa proyek. Salah satunya pengembangan Pelabuhan di Sorong, Papua Barat.
Keberadaan pelabuhan itu dalam rangka membantu mengembangkan rute pelayaran di Wilayah Indonesia Timur. Sorong sendiri akan dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK) sehingga pembangunan infrastruktur di daerah tersebut gencar dilakukan.
BACA JUGA: DPR Dukung Pengembangan Ekonomi Kreatif
Ketua Tim Kunspek Pansus Pelindo II DPR RI John Kenedy Azis memimpin langsung Tim Pansus Pelindo II meninjau langsung Distrik Seget yang direncanakan akan dibangun Pelabuhan Seget.
Rencana Pembangunan Pelabuhan Seget mendapatkan kucuran dana dari Global Bond sebesar Rp 2,4 triliun. Pelabuhan Seget merupakan pengembangan terminal peti kemas Pelabuhan Sorong yang berperan sebagai hubungan regional bagian Timur.
BACA JUGA: Pansus Angket Lanjutkan Penyelidikan Persoalan di Pelindo II
"Kami datang ke sini untuk menyelidiki Pelindo II yang menggunakan dana global bond untuk pembangunan Pelabuhan Seget sebesar Rp 2,4 triliun,” ungkap John Kenedy Aziz.
Selain itu, Politisi Partai Golkar ini menyampaikan bahwa kunjungan ke Desa Seget untuk melihat secara jelas bagaimana kesiapan Pelindo II untuk pembangunan Pelabuhan Seget yang menggunakan dana global bond.
BACA JUGA: Agus Hermanto: Jangan Ada Lagi Korban PCC
Jhon juga mengatakan bahwa ternyata belum ada pembangunan fisik yang terlihat, karena Pelindo II masih terkendala perizinan dari lembaga dan kementerian terkait yang belum selesai.
Sementara itu, Masyarakat Distrik Seget mengharapkan Pembangunan Pelabuhan Seget segera dilakukan karena rencana pembangunan pelabuhan tersebut sudah sejak tahun 2011.
Warga mengatakan jika Pelabuhan Seget dibangun maka akan mempermudah akses menuju Sorong. Sebab perjalanan darat dapat ditempuh selama 4-5 jam dari Distrik Seget ke Sorong. Sedangkan jika melalui jalur laut akan menempuh waktu 1-2 jam.
Menanggapi hal tersebut, Jhon menyampaikan bahwa pembangunan pelabuhan yang dilakukan BUMN harus melalui prosedur dan mekanisme yang ada serta aspek-aspek pendukungnya harus benar-benar terpenuhi.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon: Isu Rohingya Harus Masuk AIPA
Redaktur & Reporter : Friederich