jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi memperkirakan tagar #IndonesiaTerserah merupakan sindiran. Pasalnya, di satu sisi angka penderita virus Corona (COVID-19) semakin tinggi, sementara di sisi lain masyarakat malah terkesan tidak peduli.
Kesan masyarakat tidak peduli terlihat dari semakin hiruk pikuknya pusat-pusat perbelanjaan menjelang lebaran. Padahal, aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih berlaku.
BACA JUGA: Pengusaha Usul PSBB Dihentikan, Penggunaan Masker Diperketat
"Tagar #IndonesiaTerserah saya kira bentuk sindiran kepada warga yang tidak peduli dengan bahaya penyebaran covid-19," ujar Ari dalam pesan tertulis, Selasa (19/5).
Pembimbing program doktoral di pascasarjana Universitas Padjajaran ini juga memprediksi, tagar muncul karena berkali-kali imbauan disampaikan pemerintah, namun banyak masyarakat yang melanggarnya.
BACA JUGA: Pemerintah Mengkaji Daerah yang Boleh Diberikan Pelonggaran PSBB
Hal tersebut menunjukkan belum ada kesadaran yang merata untuk mematuhi aturan protokol kesehatan. Warga diprediksi baru akan menyadari bahaya Covid-19, jika mengalami sendiri apa yang dikhawatirkan pemerintah.
"Masih sangat banyak yang tetap berkerumun di tempat publik, tidak memakai masker saat berada di luar rumah atau tetap memaksakan pergi ke luar kota tanpa alasan yang kuat. Itu bentuk-bentuk kebebalan yang tidak perlu," ucapnya.
BACA JUGA: Hati-hati di Jalan! PSBB Sia-sia, Pemudik dari Jateng-Jabar Mulai Masuk Yogyakarta
Ari kemudian menyarankan, masyarakat yang susah diatur diberi kewajiban kerja sosial di Wisma Atlet Kemayoran atau rumah sakit rujukan untuk penanganan covid.
Paling tidak, agar merasakan derita memakai baju hazmat berjam-jam dengan menahan haus, lapar dan buang air.
Langkah tersebut penting, karena menurut mantan staf ahli komunikasi di beberapa institusi ini, pemerintahan Jokowi selama ini sudah bekerja ekstra mengatasi persoalan pandemi covid-19. Namun, kerja keras itu akan mubazir ketika tidak diikuti dan dipatuhi masyarakat.
"Pemerintah juga seyogyanya menggunakan narasi-narasi yang tidak membingungkan warga atau ambigu. Jangan menggunakan narasi mudik dilarang tetapi transportasi dilonggarkan," ucapnya.
Menurut Ari, pemerintah penting mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.
"Ingat, masyarakat super kreatif mengakali aturan dan larangan yang bersifat abu-abu atau membingungkan. Jadi, narasi yang digunakan harus tegas tanpa makna ganda," katanya.
Dosen di Universitas Indonesia ini optimistis, aturan dengan narasi yang tegas mencegah warga tidak menyepelekan covid-19.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang