jpnn.com - JAKARTA – Puluhan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Penyelamat Tanah Karo Simalem (GPTKS) didampingi pimpinan DPRD kabupaten Karo, mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Selasa (24/6).
Mereka menuntut penjelasan status pemakzulan Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dari jabatan Bupati Karo yang sampai saat ini tidak juga jelas. Padahal seluruh proses sudah dipenuhi, bahkan sudah dilengkapi dengan putusan Mahkamah Agung (MA) pada 13 Februari 2014 lalu.
“Kami hanya ingin memertanyakan status permohonan tersebut. Karena sampai hari ini tidak juga jelas, padahal semua prosedur sudah kami penuhi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, seharusnya paling lambat Keppres sudah harus terbit 30 hari sejak berkas diserahkan. Tapi sampai saat ini tidak jelas,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Karo, Effendi Sinukaban di Gedung Kemendagri, Jakarta.
BACA JUGA: Dua Dosen USU Tersangka Korupsi
Kondisi ini menurut Effendi, membuat situasi pemerintahan di Tanah Karo semakin tidak jelas. Bahkan sampai-sampai relokasi pengungsi letusan Gunung Sinabung juga tidak terlaksana. Padahal masih terdapat 15.800 jiwa lagi yang berada di pengungsian sejak tujuh bulan yang lalu.
Selain itu dari Rp 1,1 triliun anggaran yang dijanjikan pemerintah pusat untuk membantu para pengungsi, hingga saat ini yang dapat diserahkan juga nilainya baru berkisar Rp 28 miliar.
BACA JUGA: Pemilik Tanah di Bali Melapor ke Kompolnas
“Kalau Presiden tidak menindaklanjuti (permohonan pemakzulan), berarti sudah mengangkangi undang-undang. Seharusnya beliau memberi contoh, apalagi akan turun dari tahta kepresidenan. Proses di legislatif sudah selesai, yudikatif juga sudah. Berarti hanya tinggal di eksekutif yang seharusnya hanya mengatur hal-hal terkait administrasi. Tapi kenapa justru di sini yang prosesnya menjadi sulit,” katanya.
Melihat kondisi yang ada, tidak heran jika di tengah masyarakat Karo saat ini, kata Effendi, muncul kecurigaan terkatung-katungnya proses pemakzulan karena sang bupati Ketua DPC Partai Demokrat Tanah Karo. Sementara Presiden SBY Ketua Umum partai berlambang mercy tersebut.
BACA JUGA: Bupati Ancam Sanksi PNS tak Netral
Kecurigaan juga hadir karena pimpinan DPRD Karo telah menyurati Mendagri pada 2 Juni 2014 lalu, guna memertanyakan status pemakzulan. Tapi hingga saat ini tidak ada jawaban. Demikian juga ketika diajukan permohonan audiensi, juga tidak memeroleh tanggapan.
Pandangan senada dikemukakan penggagas GPTKS, Iwan Sembiring Depari. Menurutnya, Mendagri perlu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan surat permohonan pemakzulan kepada masyarakat Karo.
“Kalau Mendagri tidak menjelaskan, kami akan menginap di sini (gedung Kemendagri,red). Karena sekarang pemerintahan di Karo tidak efektif lagi. DPRD dan Bupati tidak punya komunikasi lagi. Artinya kontrol apapun tidak dilakukan DPRD. Sehingga apapun tidak berjalan. APBD pun tidak lagi dibahas. Ini sangat fatal bagi daerah tidak ada APBD,” katanya.
Menghadapi tuntutan GPTKS, perwakilan Kemendagri kata Iwan, mengatakan surat permohonan pemakzulan sudah diteruskan ke kantor Sekretariat Negara (Setneg). Namun sayangnya saat ditanya nomor registrasi dari surat tersebut dan siapa yang menerima, perwakilan Kemendagri tidak dapat menjelaskan.
“Beliau (perwakilan Kemendagri) mengatakan surat nomornya rahasia. Ini kan aneh, berkas yang kita usulkan kok malah dikatakan rahasia. Jadi ini perlu dipertegas, kedatangan kita kemari hanya untuk mencari tahu. Kalau sudah jelas nomor registrasinya kita bisa menanyakannya ke Setneg,” katanya.
Atas berlarut-larutnya kondisi yang ada dan jika tidak ada keputusan dari Presiden, GPTKS kata Iwan, akan memerkarakan Presiden ke pengadilan. Karena patut diduga bliau melakukan perbuatan melawan hukum.
“Langkah hukum jelas, kita akan PTUN-kan presiden. Perbuatan melawan hukum. Secara perdata juga bisa. Kita akan lihat rekomendasi (dari Kemendagri,red) seperti apa. Kalau tidak puas kita akan tetap di sini,” katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dede Yusuf Fokus Menangkan Prabowo Lewat Kampanye Bersih
Redaktur : Tim Redaksi