Mendikbud M. Muh mengatakan, wapres menyepakati kurikulum baru tersebut diterapkan mulai tahun ajaran baru 2013. "Tapi sebelum itu akan ada uji publik dulu sekitar akhir November. Kita tungga masukan dari masyarakat," kata Nuh sesuai rakor di Kantor Wapres, kemarin (13/11).
Dia menjelaskan, kurikulum tersebut menggunakan pendekatan tematik yang terintegrasi pada setiap mata pelajaran. "Untuk SD nanti berbasis science, mulai melihat, observasi. Sehingga tidak lagi diorientasikan pada hafalan-hafalan," ujarnya.
Jumlah mata pelajaran (mapel) yang diajarkan berkurang dari sepuluh menjadi enam dengan jumlah waktu belajar bertambah empat jam setiap minggunya. Enam mapel itu adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; Pendidikan Agama; Bahasa Indonesia; Matematika; Olahraga-Kesehatan; serta Seni Budaya dan Prakarya. Dua mapel terakhir masuk dalam kategori muatan lokal.
Lantas bagaimana dengan mata pelajaran IPA dan IPS? Nuh menjelaskan, dua mapel tersebut akan diajarkan bersamaan dengan mapel yang lain. Misalnya materi tentang sungai air bisa menjadi bagian pelajaran Bahasa Indonesia dan Agama. Sementara materi IPS bisa masuk pada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. "Jadi, dari satu sisi mata pelajaran bisa dikaitkan ke mana-mana," terang mantan rektor ITS itu.
Nuh mengakui, penerapan kurikulum baru tersebut menuntut seorang guru kelas yang lebih menguasai materi pelajaran. Hal itu pula yang menjadi sorotan Wapres Boediono dalam rakor terkait kualitas guru kelas.
Kemendikbud, kata Nuh, sudah menyiapkan pelatihan untuk para guru yang bisa menerjemahkan kurikulum baru tersebut. "Gurunya juga akan dilatih. Bisa diintegrasikan dengan program sertifikasi maupun pelatihan tersendiri," katanya.
Terkait dengan penerapan kurikulum baru itu, Nuh mengungkapkan, ada dua alternatif yang disiapkan. Pertama, diterapkan pada kelas tertentu, namun pada semua sekolah. Misalnya kelas 1, 3, dan 5. Kedua, diterapkan di sekolah-sekolah tertentu. Namun alternatif kedua tersebut rawan dengan tudingan ada praktik diskriminasi.
"(Alternatif) ini akan kita matangkan. Kemungkinan besar kelas tertentu tapi di seluruh sekolah. Kalau ada sekolah daerah yang belum siap, itu menjadi tantangan kita," tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Wamendikbud Musliar Kasim menjelaskan tentang kabar penghilangan mata pelajaran Bahasa Inggris di bangku sekolah dasar. Dia menegaskan, kabar tersebut tidak benar. Menurutnya, Bahasa Inggris tetap sebagai kelompok muatan lokal seperti pada kurikulum 2006. "Tidak menjadi mata pelajaran wajib. Setiap sekolah dapat menyesuaikan untuk membukanya," terangnya.
Wapres Boediono memberikan apresiasinya atas tim teknis, pendamping, dan narasumber yang terlibat dalam penyusunan kurikulum baru tersebut. Dia mendukung kurikulum yang akan menyiapkan generasi penerus, mulai dari sikap, keterampilan, kemampuan berpikir, dan pengetahuan yang lebih baik.
"Saya sangat berminat untuk melakukan perubahan ini secepat mungkin. Kalau bagi saya, jadikan saja Juni 2013 sebagai pegangan," kata Boediono. (fal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Bergelar S1, Guru SD Harus Diberhentikan
Redaktur : Tim Redaksi