Matangkan Strategi, PPP Gandeng Konsultan Jokowi

Senin, 05 November 2012 – 21:01 WIB
JAKARTA - Rasa percaya diri Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk bisa lolos verifikasi oleh KPU dan menjadi kontestan Pemilu 2014 semakin tinggi. Terlebih lagi, konsolidasi internal dan penyusunan strategi yang dilakukan partai pimpinan Suryadharma Ali itu semakin intensif.

Dalam rangka konsolidasi itu, PPP menggelar rapat koordinasi teknis (Rakornis) dengan seluruh pengurus DPW PPP dari berbagai provinsi. "Kami berkumpul di sini untuk menyamakan persepsi soal kondisi nasional, bagaimana menghadapi pengumuman hasil survei, soal gambaran prediktif turunnya elektabilitas parpol Islam dan penyamaan persepsi terhadap langkah pemenangan 2014," kata Sekjen PPP M Romahurmuziy di sela-sela Rakornis dengan seluruh DPW PPP di kawasan Ancol, Senin (5/11).

Menurutnya, dalam rakornis itu seluruh DPW mendapat arahan dan pembekalan untuk menghadapi proses verifikasi faktual oleh KPU Provinsi. DPP mengingatkan kepada seluruh DPW untuk mengawasi proses verifikasi faktual di daerah.

Tak hanya itu, PPP juga menyiapkan strategi pemenangan dengan melibatkan pihak luar. Romi -sapaan Romahurmuziy- mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengandeng PolMark Indonesia pimpinan Eep Saefullah Fatah yang baru saja sukses memoles Jokowi pada Pemilukada DKI.

"PPP ke depan akan menggandeng konsultan PolMark, sebagai upaya serius mengawal program pemenangan partai di pemilu 2014," kata Romi.

Sedangkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PPP, Fernita Darwis, mengatakan, PolMark dilibatkan untuk menajamkan strategi pemenangan dengan basis riset, pemetaan, pendidikan dan pelatihan kader. "Data-data yang bersifat mikro dari hasil riset akan kami gunakan unruk memandu rumusan strategi pemenangan 2014," kata Fernita.

Perempuan berkerudung penulis buku ‘Pemilihan Spekulatif, Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009' itu optimis PPP bakal lolos verifikasi faktual. Bahkan Fernita menganggap PPP sebagai partai lama yang sudah mapan tak akan kesulitan menjalani verifikasi.

"Sebagai partai yang berdiri sejak 5 Januari 1973,  tentu kepengurusan partai Islam ini sudah permanen mulai dari DPP hingga pengurus desa dan kelurahan," tandasnya.

Bagaimana dengan syarat kuota minimal 30 persen perempuan dalam kepengurusan partai? Fernita juga menganggap hal tersebut bukan persoalan lagi bagi partai berlambang Ka'bah itu."Dari 55 pengurus DPP, ada 17 yang perempuan. Itu sudah melebihi kuota yang disyaratkan," tegasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPP Demokrat jadi Sasaran Aksi Penolakan RUU Kamnas

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler