jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyatakan bahwa kepolisian tidak akan memberikan izin untuk aksi unjuk rasa jelang pelantikan Joko Widodo - KH Ma’ruf sebagai Presiden -Wakil Presiden RI 2019-2024. Orang nomor satu di Korps Bhayangkara juga mewanti-wanti pihak-pihak yang mau menggelar aksi agar mengurungkan niat mereka.
"Meski tidak ada istilah perizinan, yang pertama kami ingin memberikan imbauan kepada masyarakat untuk sebaiknya tidak melakukan mobilisasi massa," kata Tito dalam Apel Gelar Pasukan Dalam Rangka Pengamanan Pengambilan Sumpah Serta Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Kamis (17/10).
BACA JUGA: Jelang Pelantikan Presiden, Wilayah Penyangga Ibu Kota Dijaga Ketat
Tito menjelaskan, berdasarkan analisis psikologi massa, kumpulan orang dalam jumlah banyak akan mudah berbuat rusuh dan anarkistis. Polri pun sudah sering menghadapi situasi seperti itu.
"Pengalaman kami beberapa kali terjadi. Adik-adik mahasiswa pada siang hari, aman saja, malamnya mulai lempar batu, bakar-bakaran, ada senjata mematikan, berbahaya, merusak fasilitas umum," katanya.
BACA JUGA: Istana Sewa 18 Mobil Buat Manjakan Tamu Pelantikan Jokowi, Sebegini Biayanya
Untuk mencegah terjadinya kemungkinan buruk pada saat pelantikan presiden nanti, maka kepolisian menggunakan diskresinya untuk tidak mengizinkan unjuk rasa. Lagi-lagi Tito menegaskan, Polri mengkhawatirkan aksi unjuk rasa berkembang menjadi kerusuhan.
"Kalau aman-aman saja kami no problem, tetapi demo belakangan ini, mohon maaf, ada yang idealis, ada juga yang memanfaatkan ini untuk kepentingan sendiri,” tegasnya.
Oleh karena itu Polri tak mau kecolongan. “Kami tidak mau menanggung risiko bangsa dicap buruk. Ini (pelantikan presiden) momentum untuk menunjukkan ke dunia internasional bahwa kita bangsa yang besar, tertib dan damai," katanya.
Apel yang berlangsung di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta Pusat itu untuk memeriksa kesiapan akhir seluruh satuan, personel, alat perlengkapan dan alat utama sistem pertahanan yang akan digunakan saat mengamankan prosesi pelantikan. Setiap personel pengamanan diminta untuk mewaspadai berbagai perkembangan situasi.
Sebanyak 30.000 personel TNI-Polri akan dikerahkan untuk bersiaga menjaga kompleks Gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta selama pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Ribuan personel gabungan juga akan melakukan penyisiran di ring satu dan ring dua agar pelantikan berjalan lancar.
Dalam apel itu Tito juga mengingatkan anak buahnya yang melakukan pengamanan di lapangan tidak terprovokasi. "Jangan terpengaruh dengan ajakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya bermaksud memprovokasi dan berbuat rusuh," katanya.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Antoni