JAKARTA - Tim advokasi korban pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dari Setara Institute, Hendardi, mendesak pemerintah memutus berbagai bentuk tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di tanah air.
Hendardi mengatakan, upaya Setara Institusi memberikan advokasi kepada korban kebebasan beragama seperti Ahmadiyah, Syiah, Kristiani, Budha, dan Konghucu dari berbagai daerah, semata agar ada kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Konsultasi nasional ini agar meningkatkan solidaritas dan soliditas untuk mengadviokasi kasus-kasus semacam ini. Lebih penting membuat mereka merasa tidak sendiri," kata Hendardi, Senin (4/3).
Menurutnya, pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia terus meluas. Tidak sedikit di antara korban ini dibunuh, dikucilkan, tidak dilayani dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara.
"Mereka mau nikah susah, gak nikah juga salah. Ada yang sudah direlokasi tapi tempatnya tidak memadai. Jadi relokasi bukan penyelesaian elementer untuk kasus ini," tegasnya.
Karena itu, Hendardi meminta pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), segera memutus mata rantai terhadap berbagai pelanggaran beragama dan berkeyakinan di Indonesia.
"Mata rantai pelanggaran ini harus diputus. Kalau kita lihat, SBY mampu dan memiliki kekuatan melakukannya. Tapi dimana SBY? Jangan hanya ngurusi masalah partai," sindir Hendardi. (fat/jpnn)
Hendardi mengatakan, upaya Setara Institusi memberikan advokasi kepada korban kebebasan beragama seperti Ahmadiyah, Syiah, Kristiani, Budha, dan Konghucu dari berbagai daerah, semata agar ada kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Konsultasi nasional ini agar meningkatkan solidaritas dan soliditas untuk mengadviokasi kasus-kasus semacam ini. Lebih penting membuat mereka merasa tidak sendiri," kata Hendardi, Senin (4/3).
Menurutnya, pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia terus meluas. Tidak sedikit di antara korban ini dibunuh, dikucilkan, tidak dilayani dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara.
"Mereka mau nikah susah, gak nikah juga salah. Ada yang sudah direlokasi tapi tempatnya tidak memadai. Jadi relokasi bukan penyelesaian elementer untuk kasus ini," tegasnya.
Karena itu, Hendardi meminta pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), segera memutus mata rantai terhadap berbagai pelanggaran beragama dan berkeyakinan di Indonesia.
"Mata rantai pelanggaran ini harus diputus. Kalau kita lihat, SBY mampu dan memiliki kekuatan melakukannya. Tapi dimana SBY? Jangan hanya ngurusi masalah partai," sindir Hendardi. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Arief Gantikan Mahfud MD jadi Hakim Konstitusi
Redaktur : Tim Redaksi