jpnn.com, KUPANG - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Nusa Tenggara Timur (NTT) Emelia J Nomleni menegaskan komitmennya untuk mengangkat nasib buruh. Menurut kader PDI Perjuangan itu, ada beberapa persoalan tentang buruh yang harus segera dibenahi.
Berbicara di Kupang, NTT dalam rangka Hari Buruh atau May Day, Selasa (1/5), politikus yang akrab disapa dengan panggilan Mama Emi itu menjelaskan, persoalan utama menyangkut para pekerja adalah standar kerja. Menurutnya, harus ada kejelasan standar kerja bagi para buruh.
BACA JUGA: JNIB: May Day Momentum Perbaikan Kesejahteraan Buruh
“Dalam arti harus ada kontrak kerja yang pasti, sehingga persoalan yang dihadapi kelak bisa dicari jalan keluarnya," katanya.
Selain itu, standar kerja juga akan membantu buruh ketika secara sepihak diberhentikan oleh pemberi kerja. “Pemerintah bisa bantu," ujarnya.
BACA JUGA: May Day Berlangsung Kondusif, Menaker Beri Apresiasi
Emi mengaku ingat ketika menjadi legislator di DPRD NTT periode 2004-2009 dan 2009-204 sering didatangi para buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya membela buruh pun terkendala tidak adanya standar kerja yang jelas.
“Kesulitannya adalah ketika memulai pekerjaan, mereka tidak mencapai sebuah kesepakatan dan aturan yang jelas. Ruang untuk jaminan kepada buruh-buruh ini juga tidak ada," ujar Mama Emi.
BACA JUGA: Prabowo Bandingkan Rakyat Miskin Indonesia dengan Thailand
Persoalan kedua yang dihadapi para buruh adalah kompetensi. Rendahnya kompetensi para buruh membuat pemberi kerja bisa memperlakukan mereka seenaknya.
“Rendahnya kompetensi itu bisa membuat mereka dipermainkan orang lain, karena tidak punya keahlian," tegasnya.
Karena itu Emi berjanji jika kelak dipercaya memimpin NTT akan berupaya memperbaiki nasib buruh dengan menyentuh persoalan mendasar. Yakni standar kerja, kompetensi, upah dan kesejahteraan buruh.
Saat ini, upah minimpum provinsi (UMP) di NTT adalah Rp 1.660.000. Emi menegaskan, UMP seharusnya menjadi komponen untuk menyejahterakan buruh.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan UMP masih sebatas kebijakan pemerintah. “Dunia usaha sendiri belum sepenuhnya menjalankan ini," sebutnya.
Di NTT, katanya, banyak perusahaan yang tak menerapkan UMP. Alasannya yang jamak dipakai adalah tidak semua buruh memenuhi kualifikasi.
Karena itu Emi akan membenahi kompetensi para buruh. “Ini menjadi persoalan serius yang akan kami selesaikan," tuturnya.
Meski demikian Emi mengaku tak akan berpihak ke pengusaha ataupun buruh. Alasannya, antara buruh dan pengusaha harus berjalan seiring.
"Pengusaha tanpa buruh tidak bisa. Buruh tanpa dunia usaha juga tidak bisa," ujarnya.
Sebaliknya, Emi akan berupaya menjembatani buruh dengan pengusaha. Sebab ketika buruhm pengusaha dan pemerintah bersinergi, maka perekonomian daerah pun akan lebih maju.
“Kita berdiri di atas keadilan. Kita tidak boleh berhadap-hadapan dengan satu pihak. Kita akan berdiri di tengah-tengah untuk menemukan jalan keluar paling baik," ujarnya.(jpg/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Saat Hari Buruh Internasional Rusak Lantaran Politik Praktis
Redaktur : Tim Redaksi