jpnn.com - MEDAN - Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI A Daniel Chardin memberikan peringatan kepada prajurit TNI.
Dia menegaskan bahwa prajurit TNI tidak boleh terlibat politik praktis, termasuk dalam menghadapi Pemilu 2024.
BACA JUGA: Pemkot Tarakan dan TNI Jalin Kerja Sama Bentuk TMDD untuk Membantu Warga Desa
Mayjen Daniel menjelaskan bahwa TNI sebagai institusi tidak berperan sebagai partisan yang bekerja untuk kepentingan suatu pihak, terutama dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"TNI tidak memiliki 'warna' kepentingan partai politik mana pun karena politik TNI adalah politik negara," kata Daniel di Medan, Rabu (10/5).
BACA JUGA: Sempat Mengaku Diteror Oknum TNI, Nindy Ayunda Beri Penjelasan Begini
Jenderal bintang dua itu menerangkan politik negara yang dianut TNI mengacu kepada kepentingan nasional dalam rangka menjaga keamanan dan martabat bangsa.
TNI konsisten menjaga netralitas di tahun politik sesuai tujuan pembentukannya, yakni mencapai cita-cita nasional yang tertuang dalam konstitusi.
BACA JUGA: Mayjen Saleh Mustafa Mengakui 9 Senjata Organik TNI AD Hilang saat Insiden Mugi
Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur ketentuan netralitas TNI dalam pemilu.
"Tugas pokok kita (TNI) di undang-undang dikatakan menjaga kedaulatan negara, kita menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Kita melindungi segenap bangsa dengan tumpah darah Indonesia," jelas Daniel.
Abiturien Akademi Militer 1990 itu menyebut bahwa tentara dilarang berpolitik praktis terkait dengan kegiatan maupun aktivitas dari satu maupun sekelompok orang.
Sebab, lanjut dia, dari aktivitas satu orang ini bisa memengaruhi pandangan atau pendapat masyarakat tentang suatu keputusan maupun kebijakan, dan bahkan mengubah keputusan pemerintah.
"Oleh karena itu, kembali saya menegaskan prajurit TNI tidak akan pernah membela perseorangan tanpa didasari kepentingan bangsa dan negara," ungkap Mayjen TNI Daniel Chardin. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi