jpnn.com, SURABAYA - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Mayjen Soedarmo mengatakan, saat ini perempuan-perempuan di Indonesia memiliki minat yang tinggi terhadap politik.
“Oleh karena itu, perlu adanya Grand Design yang harus disiapkan sedini mungkin agar minat politik perempuan lebih siap untuk menjadi calon legislatif pusat dan daerah,” ujar Soedarmo saat membuka kegiatan pendidikan politik bagi perempuan yang diselenggarakan di Hotel Firefield by Marriot Surabaya, Jatim, Selasa 915/8).
BACA JUGA: Amanda Pengin Begituan Terus, Kasihan Cowok Tunangannya
Dikatakan, penyusunan desain besar pemberdayaan perempuan merupakan strategi yang tepat baik secara substansi, operasionalisasi, agar pada Pemilu Serentak Tahun 2019 nanti keterwakilan perempuan di legislatif mencapai 30 persen.
“Sesuai data bahwa jumlah kursi perempuan di DPRD Provinsi Jawa Timur pada hasil pemilu 2014 hanya 15 persen lebih sedikit daripada hasil pemilu 2009 yaitu 18 %, dan masih jauh dari harapan dalam pemenuhan 30 persen keterwakilan perempuan,” terang mantan pejabat di Badan Intelijen Negara (BIN) itu.
BACA JUGA: Dipecat Gara-gara Lihat Foto Perempuan, Sersan Polisi: Yang Lain Lebih Parah
Dikatakan, keterlibatan perempuan pada agenda demokrasi pilkada serentak tahun 2018 serta pemilu serentak tahun 2019 diharapkan membawa perspektif baru dalam proses politik dan penentuan prioritas mengenai isu yang akan dibahas di lembaga perwakilan rakyat.
“Dinamika perjuangan perempuan di parlemen harus mampu merespon isu kritis yang berkembang di tengah masyarakat,” tambahnya.
BACA JUGA: Banyak Perempuan Bangun Tidur Rambut Terpotong, Ulah Hantu? Hiii...
Untuk itu, lanjutnya, perlu dukungan dari segenap elemen supra struktur politik, infra struktur politik dan sub struktur politik dalam mewujudkan 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota maupun rekruitmen calon DPR, DPD dan DPRD.
Sementara, Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri, Dr. Drs. Bahtiar. M.Si, menjelaskan, pendidkan politik memiliki peran penting sebagai bagian dalam memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia.
“Bagi perempuan pendidikan politik menjadi agenda penting untuk medukung eksistensi perempuan dalam geliat politik di Indonesia.Termasuk dalam menempatkan posisi perempuan dalam proses pencalonan legislatif yang setara dengan kaum laki- laki sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu, yaitu 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislative,” terang Bahtiar.
Dikatakan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memandatkan kepada Kemendagri untuk melakukan pendidikan politik.
Atas dasar itu, Kemendagri menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik dengan tema “Pendidikan Politik Bagi Perempuan dalam Memperkuat Peran Perempuan dalam Menyongsong Agenda Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019” di Kota Surabaya, Selasa, (15/8).
Acara yang dibuka langsung oleh Dirjen polpum Kemendagri Mayjen TNI Soedarmo ini dan dihadiri oleh sekitar 100 peserta yang terdiri dari perwakilan pengurus partai politik, kaukus perempuan politik indonesia (KPPI), organisasi kemasyarakatan perempuan, dan ormas keagamaan yang ada di Kota Surabaya.
Hadir sebagai pembicara antara lain akademisi dari Universita Airlangga Pinky Saptandari yang memberikan materi peningkatan partisipasi politik perempuan.
Sedang pakar kepemiluan August Melaz yang memberikan materi terkait strategi pemenangan perempuan dalam pencalegan dan penataan daerah pemilihan.
Perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur mengapresiasi kegiatan ini karena bermanfaat bagi elemen masyarakat khusunya kaum perempuan di Jawa Timur.
Diharapkan peserta pada kegiatan ini mampu menjadi “agen demokrasi” dengan menjadi penyebar informasi kepada masyarakat luas mengenai regulasi kepemiluan baik dalam rangka menyongsong pemilu serentak 2019. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Direktur Poldagri Dorong Perempuan Perkuat Peran di Panggung Politik
Redaktur & Reporter : Soetomo