jpnn.com, JAKARTA - Nama Mayjen TNI Soedarmo masuk dalam bursa kandidat calon gubernur Kalimantan Timur (Kaltim).
Alumni AKABRI tahun 1983 yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri itu disebut-sebut punya peluang besar diusung Partai Golkar.
BACA JUGA: Jadi, Siapa yang Akan Usulkan Revisi UU Ormas?
Kabar menyebut, ada petinggi DPP Golkar yang sudah bicara dengan Soedarmo, memintanya maju di Pilkada Kaltim.
Soedarmo merupakan mantan pejabat di Badan Intelijen Negara (BIN). Pernah menjabat sebagai Kabinda Kaltim. Selain itu, saat masih di BIN, pernah juga dipercaya sebagai Direktur BIN willayah Sumatera-Kalimantan.
BACA JUGA: Demi NKRI, Pak Darmo Harapkan DPR Setujui Perppu Ormas
Sosok ramah itu juga sempat menjadi Atase Pertahanan RI di Bangkok. Juga staf Atase Pertahanan RI di Singapura.
Soedarmo yang pernah menduduki kursi Dandim 1408/Makassar itu alih status sebagai anggota TNI menjadi PNS terhitung mulai 1 Juli 2015.
BACA JUGA: Soedarmo: Kualitas Pemilu Bagian Proses Penguatan Demokrasi
Pria kelahiran Tulungagung, 28 September 1959 itu juga sudah sarat pengalaman di pemerintahan. Pernah dipercaya sebagai Plt Gubernur Aceh.
Munculnya nama Soedarmo ini bakal makin membuat panggung politik jelang Pilgub Kaltim semakin dinamis.
Perkembangan terbaru, publik menyoroti pernyataan Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin dalam sebuah silaturahmi di Samarinda, Jumat (3/11).
Sikap jenderal bintang dua aktif yang diduga memasuki ranah politik praktis itu menuai pertanyaan.
Institusi yang dipimpinnya disebut berpotensi tidak netral dalam pesta demokrasi Kaltim tahun depan.
Dalam rekaman yang telah beredar luas, Kapolda yang masih mengenakan seragam dinas berbicara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018.
Safaruddin mengatakan akan berpasangan dengan Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang. Kapolda menjadi bakal calon gubernur (cagub) dan Jaang sebagai bakal wakilnya.
Ucapan Kapolda yang beraroma politik ketika masih mengenakan seragam Polri segera dikritik.
Kelompok Kerja 30, organisasi penggiat antikorupsi di Samarinda, mempertanyakan netralitas Korps Bhayangkara.
Koordinator Pokja 30 Carolus Tuah menambahkan fakta bahwa Kapolda telah mendaftar di PDI Perjuangan dan tebaran baliho di berbagai tempat. Pokja 30 khawatir potensi penyalahgunaan wewenang Polri.
Pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Lutfi Wahyudi, sependapat bahwa netralitas kepolisian perlu dipertanyakan.
Menurutnya, potensi paling besar dan berbahaya di institusi penegak hukum adalah abuse of power, penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Dalam konteks pilkada, potensi itu dapat mengganggu perkembangan demokrasi lokal.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) itu memberikan ulasan argumen tersebut. Posisi Kapolda, yang hendak terjun dalam pilkada, adalah pimpinan tertinggi institusi penegak hukum di Kaltim.
Posisi Kapolda berbeda dengan Sekprov Kaltim Rusmadi yang juga pernah didesak mundur karena hendak maju di pemilihan gubernur (pilgub).
“Rusmadi bukan top leader di daerah seperti halnya Kapolda,” jelas Lutfi seperti diberitakan Kaltim Post (Jawa Pos Group).
Sekprov hanya memegang jabatan tertinggi aparatur sipil negara di Kaltim yang tidak memiliki kewenangan penegakan hukum seperti kepolisian. Masih ada gubernur di atas sekprov.
Kapolda, bagaimanapun, adalah top leader, pemegang komando tertinggi aparat penegak hukum di Kaltim.
Posisi itu, bahkan tanpa penyalahgunaan wewenang sekali pun, dapat membuat banyak pihak khawatir ketika yang bersangkutan terlibat kontestasi pilgub. (fel/fch/ril/far/k11)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Semua Kader Golkar Harus Dukung Rita Widyasari
Redaktur & Reporter : Soetomo