jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan mayoritas bupati se-Indonesia menginginkan adanya penaikan gaji pejabat di daerah. Karena menilai jumlah penghasilan yang diterima saat ini tidak lagi seimbang dengan beban kerja.
"Kami kemarin rapat dengan Dirjen Otonomi Daerah, termasuk juga menginventarisasi pertemuan Presiden dengan seluruh bupati. Mayoritas bupati se-Indonesia mengajukan agar dipertimbangkan penaikan (gaji) pejabat daerah," katanya, Selasa (3/2).
BACA JUGA: KPK-Polri Berseteru, Jokowi-TNI Makan Siang di Istana
Atas permintaan tersebut, Presiden Joko Widodo, kata Tjahjo, mengatakan pemerintahan saat ini merupakan pemerintahan yang baru. Karena itu sebelum adanya penaikan gaji pejabat, sebaiknya kepala daerah dan jajarannya menunjukkan kinerja terlebih dahulu.
"Arahan Presisden, ini pemerintahan baru. Ada program jangka pendek, menengah dan panjang. Mari tunjukkan dulu kinerja. Tahun ini APBN besar, orientasi pembangunan infrastruktur, ini yang didukung dulu. Kalau ada hasilnya, bisa dipertimbangkan ada penaikan," katanya.
BACA JUGA: Kehadiran BW di Bareskrim Sindiran Untuk BG
Selain itu, terhadap para bupati juga dipaparkan kondisi yang terjadi selama ini. Menurut Tjahjo, Kemdagri menemukan pelaksanaan otonomi daerah belum mampu meningkatkan kemandirian daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Karena itu perlu terus digenjot, agar daerah-daerah dapat mandiri seperti DKI Jakarta, Kutai Kartanegara dan Badung, Bali.
BACA JUGA: Komisi III DPR Panggil Plt Sekjen DPP PDIP Hasto
"PAD yang tinggi seperti Badung, DKI, Kutai Kartanegara, memang honor PNS berbeda. Walau standar gaji sama," katanya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aduh, Bus Polisi Tabrak Gadis hingga Tewas di Depan Mabes Polri
Redaktur : Tim Redaksi