JAKARTA - Jelang akhir masa tugasnya, kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono dinilai terus menurun. Survei yang dilakukan Indonesia Network Elections Survey (INES) menunjukan bahwa 72,3 persen rakyat tidak puas terhadap kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi selama kepemimpinan SBY-Boediono.
"72,3 rakyat tidak puas terhadap kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat pernegak hukum seperti KPK, kejaksaan, polisi dan kehakiman," kata Direktur Eksekutif INES, Sudrajat Sacawisastra dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (07/04).
Sudrajat menjelaskan, hasil survei menunjukkan bahwa ketidakpuasan masyarakat disebabkan oleh buruknya integritas penegak hukum. Pasalnya, aparat penegak hukum justru terlibat dalam sejumlah kasus pidana.
Selain itu, tak maksimalnya pemberian hukuman kepada koruptor juga menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan dengan aparat penegak hukum.
"Misalnya pembekingan aktivitas ilegal, pemerasan, pungli, setoran, suap menyuap, jual beli kasus, jual beli besar kecilnya tuntutan dan penggunaan pasal tuntutan di KPK dan kejaksaan terhadap para koruptor," papar Sudrajat.
Masih lanjut Sudrajat, masyarakat juga menilai penegakan hukum di pemerintahan SBY-Boediono sudah melempem. Alasannya, ditemukan sejumlah kasus hukum digantung ataupun dihentikan ditandai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Survei ini dilakukan kepada 6.000 responden yang punya hak pilih dalam pemilihan umum mendatang. Yakni warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau yang sudah menikah.
Sementara jumlah sampel yang dapat dianalisis adalah 5.989 orang "Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih," ungkap Sudrajat.
Menurut Sudrajat tingkat kepercayaan survei yang digelar pada 18-30 Maret ini adalah 98 persen, dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,5 persen.(dil/jpnn)
"72,3 rakyat tidak puas terhadap kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat pernegak hukum seperti KPK, kejaksaan, polisi dan kehakiman," kata Direktur Eksekutif INES, Sudrajat Sacawisastra dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (07/04).
Sudrajat menjelaskan, hasil survei menunjukkan bahwa ketidakpuasan masyarakat disebabkan oleh buruknya integritas penegak hukum. Pasalnya, aparat penegak hukum justru terlibat dalam sejumlah kasus pidana.
Selain itu, tak maksimalnya pemberian hukuman kepada koruptor juga menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan dengan aparat penegak hukum.
"Misalnya pembekingan aktivitas ilegal, pemerasan, pungli, setoran, suap menyuap, jual beli kasus, jual beli besar kecilnya tuntutan dan penggunaan pasal tuntutan di KPK dan kejaksaan terhadap para koruptor," papar Sudrajat.
Masih lanjut Sudrajat, masyarakat juga menilai penegakan hukum di pemerintahan SBY-Boediono sudah melempem. Alasannya, ditemukan sejumlah kasus hukum digantung ataupun dihentikan ditandai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Survei ini dilakukan kepada 6.000 responden yang punya hak pilih dalam pemilihan umum mendatang. Yakni warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau yang sudah menikah.
Sementara jumlah sampel yang dapat dianalisis adalah 5.989 orang "Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih," ungkap Sudrajat.
Menurut Sudrajat tingkat kepercayaan survei yang digelar pada 18-30 Maret ini adalah 98 persen, dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,5 persen.(dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Menurun, PKPI Juru Kunci
Redaktur : Tim Redaksi