jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengajak pemerintah daerah untuk lebih peduli pada isu gender. Menurutnya, langkah pemerintah pusat mengeluarkan berbagai peratuan untuk menjamin perlindungan kepada perempuan dan anak-anak juga butuh dukungan pemda.
Berbicara pada acara puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Tahun 2015 dan peringatan Hari Ibu yang digelar di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu (20/12), Puan mengatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini punya komitmer dalam hal isu perlindungan perempuan dan anak.
BACA JUGA: Fahri Hamzah: Negara Wajib Membiayai Pencerdasan Media
Namun, komitmen pemerintah pusat itu juga harus disokong pemda. “Komitmen pemerintah daerah juga harus ada untuk mengintegrasikan isu gender, pemberdayaan perempuan dan anak dalam kerangka pembangunan daerah," katanya sebagaimana siaran pers Kemenko PMK.
Mantan ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR itu menegaskan, kalangan perempuan khususnya kaum ibu dan anak-anak masih rentan dari pelbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, stigma dan perlakuan diskriminatif lainnya. Karenanya, harus ada kesadaran tentang pentingnya menciptakan situasi, kondisi dan lingkungan yang kondusif, nyaman dan aman bagi perempuan dan anak-anak.
BACA JUGA: Ketua MPR Turut Berduka Atas Musibah di Yogja Air Show 2015
Dalam acara yang dihadiri pula oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise itu, Puan mengajak kaum Hawa di tanah air untuk bangkit. “Karena keberadaan dan peran perempuan sangat strategis dalam pembangunan dan sebagai bagian integral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tuturnya.
Sementara terkait peringatan HKSN, Puan kembali mengingatkan tentang pentingnya gotong royong, toleransi dan kesetiakawanan. Menurutnya, jangan sampai nilai-nilai positif justru memudar.
BACA JUGA: Pimpinan KPK: Kami Perlu Mata-mata di Setiap Instansi Pemerintah
"Nilai-nilai kesetiakawanan sosial di Indonesia belum sirna meski ada kecenderungan memudar. Oleh karena itu perlu digali, ditingkatkan dan dikuatkan kembali," katanya.(ara/JPG/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat: Menteri Jonan Menjalankan Perintah UU
Redaktur : Tim Redaksi