jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani menyoroti politisasi beras untuk warga miskin (raskin) dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Menurutnya, tak semestinya beras yang menjadi hak rakyat miskin itu diselewengkan demi kepentingan politik.
Puan melontarkan pernyataannya itu saat menghadiri acara peluncuran penyaluran program beras untuk masyarakat miskin dan sejahtera (raskin/rastra) tahun 2016 tingkat nasional di kantor Gubernur Bali, Selasa (26/1). Poltikus PDI Perjuangan itu mengaku mendapat banyak laporan soal politisasi raskin di daerah yang sedang menggelar pilkada.
BACA JUGA: Siap-siap, Komisi I Bakal Cecar BIN Soal Teror Sarinah
“Pembagian raskin ini sangat rawan dipolitisasi oleh banyak pihak. Bahkan saya sudah dapat laporan dari mana-mana, dalam pemilihan kepala desa juga ada politisasi raskin,” ujarnya sebagaimana siaran pers Kemenko PMK.
Karenanya Puan pun mengajak warga yang menemukan penyimpangan dalam penyaluran raskin untuk berani melaporkannya ke kepolisian. Ia menegaskan, jangan sampai ada pihak yang tega memotong jatah beras 15 kilogram per bulan untuk warga miskin itu.
BACA JUGA: 7 Nabi Palsu yang Hebohkan Indonesia (1)
“Jangan main-main mengurus orang miskin. Kalau ada penyelewengan laporkan segera ke kepolisian supaya diproses secara hukum,” tegasnya.(ara/JPNN)
BACA JUGA: Nizar: Potensi Kerugian Proyek QCC USD 3,6 juta
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yaaah...Bukti buat Jerat Tersangka Pembunuh Mirna Belum Kuat
Redaktur : Tim Redaksi