jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mewanti-wanti jajaran pemerintah pusat dan daerah agar bekerja dengan hati, jujur, dan transparan dalam menangani pandemi Covid-19.
Menurut Puan yang sudah meninjau pelaksanaan vaksinasi di sejumlah daerah, seperti Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, juga mengingatkan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkokoh guna menekan penularan virus Corona.
BACA JUGA: Puan Maharani: Vaksinasi jangan Sampai Terhenti karena Vaksin tak Tersedia
"Kepala daerah harus jujur dan transparan tentang data di daerahnya. Jangan demi dibilang berhasil menangani Covid-19 lalu data sesungguhnya di lapangan tidak dibuka ke publik, bahkan tidak dikerjakan dengan benar," kata Puan Maharani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/7).
Puan mengatakan, pemerintah daerah sekalipun mestinya dapat berkontribusi lebih besar dalam menangani dan mencegah penyebaran Covid-19 melalui pelacakan (tracing) yang lebih masif.
BACA JUGA: Rumah S alias LIS Digerebek, Polisi Menemukan Tas Ransel di Loteng, Isinya Mengejutkan
Dia tidak ingin hanya gara-gara persoalan status zonasi merah, hitam, kuning, hijau, lantas persoalan datanya sengaja dibuat tidak muncul atau sebaliknya dibesar-besarkan.
"Kepercayaan rakyat adalah taruhan yang besar, tergantung bagaimana penanganan di lapangan," ucap Puan menegaskan.
BACA JUGA: Robert Membeber Temuan Mencengangkan soal TWK Pegawai KPK, Oalah
Meningkatkan cakupan dan jangkauan tes Covid-19, menurut ketua DPP PDIP itu seharusnya menjadi kesadaran dan kebutuhan bagi seluruh jajaran pemerintah.
Selain memetakan persebaran wabah, tes tersebut menjadi makin krusial pula untuk melihat efektivitas segala upaya yang telah dilakukan bersama dalam menangani pandemi Covid-19.
"Refocusing anggaran di bidang kesehatan seharusnya bisa makin optimal untuk penanganan persoalan seperti ini," ujarnya.
Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu menyatakan data yang jujur merupakan fondasi bagi rakyat untuk mau bersabar lagi dalam mengikuti berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah.
Puan menegaskan, sekali saja dibaca bahwa data yang disodorkan pemerintah sekadar statistik yang diotak-atik, maka kredibilitas dan tingkat kepercayaan rakyat kepada pemerintah akan terus dipertanyakan dan kebijakan-kebijakannya tak akan sepenuhnya diikuti.
"Penanganan pandemi harus berdasarkan sains, ilmu pengetahuan, bukan intuisi. Indikator yang dipakai juga harus sesuai dengan konsensus sains dan medis," kata wakil rakyat dari Dapil V Jateng itu.
BACA JUGA: Ada Kabar Baik dari Ridwan Kamil soal Covid-19 di Jabar
Dia juga merespons pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal rencana pemerintah mengubah zonasi Covid-19, yakni tidak lagi menggunakan dasar jumlah kasus aktif di suatu wilayah tetapi berdasarkan proporsi hasil tes positif Covid-19 dari jumlah spesimen yang diperiksa (positivity rate).
Budi mengakui, perubahan ini dilakukan karena selama ini sistem pengetesan (testing) dan pelacakan (tracing) Covid-19 dinilai masih lemah. Salah satu temuan, kata Budi, ada dugaan pemerintah daerah menurunkan data kasus aktif Covid-19 dengan cara mengurangi pengetesan di lapangan.
"Kepercayaan rakyat harus dijaga. Pastikan penurunan kasus memang karena kasus turun, bukan karena tes yang kurang, bukan karena data yang disembunyikan, dan bukan karena ketidakjujuran demi embel-embel dan penghargaan," tegas Puan.
BACA JUGA: Kejar Sisa Teroris Poso, Jenderal Bintang Dua Ini Rela Bermalam di Hutan
Cucu Bung Karno itu mendorong pemerintah memenuhi rencana menjadikan testing, tracing, dan perawatan (treatment) sebagai satu rangkaian tak terpisah dalam penanganan Covid-19, sembari mengejar target minimal 70 persen populasi tervaksinasi.
"Pastikan obat tersedia. Pastikan terpenuhi kamar perawatan di rumah sakit dan fasilitas isolasi mandiri. Pastikan jumlah kasus harian tidak naik atau turun hanya karena jumlah tes dan pelacakan yang tidak jujur dan transparan," pungkas Puan Maharani. (*/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam