jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menilai peningkatan kualitas pendidikan nasional dan sosialisasi masif terkait pemenuhan hak anak merupakan langkah strategis untuk mencegah perkawinan anak.
Menurut dia, kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan untuk mendorong langkah tersebut.
BACA JUGA: Bicara Babak Baru RUU PPRT, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat Sampaikan Harapan
"Mewujudkan kesetaraan gender yang merupakan SDGs nomor 5 yang di dalamnya ada pencegahan pernikahan anak, hingga saat ini belum tuntas. Padahal pada 2030 sasaran SDGs itu harus tercapai, yang tinggal tujuh tahun dari sekarang," kata Lestari Moerdijat pada Diskusi Terbuka dalam rangka menyambut Zero Discrimination Day & International Women’s Day di Nusantara V, Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (15/3).
Hadir pada diskusi itu antara lain Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, Arsul Sani, Anis Hidayah, Yukki Nugrahawan Hanafi, Ayu Oktarini, dan Maxi Rien Rondonuwu sebagai narasumber.
BACA JUGA: Mbak Rerie: Perbankan Harus Beri Pembiayaan yang Mudah dan Terjangkau Bagi UMKM
Saat ini, menurut Lestari, masyarakat sipil harus terus menerus menyerukan isu-isu utama seperti mewujudkan kesetaraan gender, yang masih dihadapi bangsa Indonesia.
Rerie sapaan akrab Lestari mengungkapkan perlindungan warga negara dari ancaman kekerasan seksual, yang sebagian besar korbannya perempuan dan anak, saat ini Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
BACA JUGA: Mbak Rerie: Pemahaman Masyarakat Mengenai Kanker Anak Harus Ditingkatkan
Namun, tambahnya, aturan pelaksanaan dari UU TPKS belum sepenuhnya tersedia.
"Paling menyedihkan akibat UU TPKS belum bisa diaplikasikan sepenuhnya, sejumlah kasus tindak kekerasan seksual malah berujung damai," tutur Rerie.
Political will dari Pemerintah, ujar Rerie harus terus didorong agar instrumen perlindungan bagi setiap warga negara dari ancaman tindak kekerasan seksual bisa segera efektif.
Dalam konteks pencegahan pernikahan anak, Rerie berpendapat, peningkatan kualitas pendidikan sejak dini merupakan langkah strategis yang harus dilakukan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengatakan dengan memberi pengetahuan terkait sistem reproduksi manusia sejak dini kepada anak-anak.
"Sejumlah masalah bangsa yang melahirkan diskriminasi, karena upaya penanggulangannya hanya mengatasi gejalanya semata," kata dia.
Menurut Rerie, upaya menyeluruh dalam peningkatan kualitas pendidikan dan ekonomi nasional harus segera dilakukan untuk mengakhiri pernikahan anak yang merupakan bagian upaya mewujudkan kesetaraan gender pada 2030. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mbak Rerie Ingatkan Masyarakat Pentingnya Tingkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Alam
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian