"Gizi buruk itu menyangkut kondisi ekonomi, pola asuh, tingkat pengetahuan, asupan gizi dan penyakit. Jadi diperlukan kordinasi lintas sektor termasuk dalam anggarannya," imbuh Edwin.
Saat ini, setelah dilakukan penyuluhan dan pembinaan serta upaya lainnya, bilang Edwin, terjadi penurunan kasus gizi buruk sebesar 30 sampai 40 persen. "Kita terus melakukan upaya penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat," katanya mengakhiri.
Edwin kembali menegaskan, penanganan gizi buruk tidak serta merta menjadi tugas dari Dinkes Medan saja, akan tetapi dibutuhkan kerjasama antar lintas sektor lainnya. "Komitmen inilah yang kita tuangkan dalam kesepakatan menjadikan Kota Medan bebas gizi buruk tahun 2015," ujar Edwin mengakhiri.
Sebelumnya, Walikota Medan drs Rahudman Harahap dalam kata sambutannya menyebutkan kinerja jajaran kesehatan saat ini sudah semakin baik, apalagi dengan menurunnya kasus gizi buruk di Kota Medan. "Ini tidak terlepas dari kinerja jajaran kesehatan," sebut Rahudman.
Secara terpisah Ketua Komisi B DPRD Medan Surianda Lubis menyampaikan apresiasinya dengan program bebas gizi buruk 2015. "Tetapi ini berhubungan dengan kehidupan warga kota, seharusnya tidak perlu terlalu lama. Persoalan gizi buruk berhubungan dengan jiwa, mesti ada rencana tahun 2015. Seharusnya ada upaya tahun ini meminimalisir angkanya, karena gizi buruk bisa lama penanganannya. Jadi perlu tindakan segera dan jelas diketahui apa langkahnya," ujarnya.
Menurutnya, tugas penting Pemko Medan dan dinas kesehatan Medan adalah melakukan upaya maksimal yang benar-benar maksimal karena ini prioritas. "Kasus gizi buruk merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dinas kesehatan," kata Surianda.
Ia juga melihat belum adanya keterpaduan instansi atau sektor terkait seperti Badan Ketahanan Pangan, dinas sosial dengan program PKH, ada beras miskin. "Apa dampak program tersebut secara langsung pada masyarakat. Jadi kita mendesak dinas kesehatan Medan untuk mulai mengambil peran program orientasi pada masyarakat miskin yang berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan," kata politisi PKS ini mengakhiri. (mag-19)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Utang Pembebasan Lahan Jalan Kota Makassar Rp 30 Miliar
Redaktur : Tim Redaksi