jpnn.com, JAKARTA - Media asing asal Inggris, Business Times mengkritik perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen ceroboh gegara mengomentari program pemberian makan siang dan susu gratis yang dicanangkan kontestan nomor urut 02 di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Melalui artikelnya yang dimuat pada pada Selasa (5/3), Businees Times bahkan menyebut pandangan Satu Kahkonen melampui batas.
BACA JUGA: Andreas Komisi X Anggap Upaya Memasukkan Program Makan Siang Gratis ke Dana BOS Keliru
"Bank Dunia sebagai lembaga netral yang seharusnya tidak melontarkan pernyataan bemuatan politik," tulis Business Times dalam artikelnya tersebut yang dikutip, Rabu (6/3).
Business Times pun membeberkan bahwa Indonesia masih bergulat dengan malnutrisi dan stunting, kendati kinerja ekonomi kian solid.
BACA JUGA: Ada Simulasi Makan Siang Gratis di Tangerang, Gibran: Kami Uji Coba Dulu
Tantangan ini bahkan masih terjadi terus menerus di kalangan muda. Faktanya, 21 persen anak di bawah usia 18 tahun menderita stunting, menurut studi yang dilakukan Center for Policy Studies.
Jajak pendapat juga menunjukkan pemilih di Indonesia mendukung intevensi dan proteksionisme untuk meningkatkan standar hidup dan melindungi kelompok paling rentan di negara yang tingkat kemiskinannya masih tinggi, yakni sebesar 9 persen, meskipun berada dalam tren menurun.
BACA JUGA: TKN: Program Makan Siang Gratis Investasi Terbaik Songsong Indonesia Emas 2045
Selain itu, bila melihat dari perspektif kelembagaan, Business Times mengatakan mandat Bank Dunia jelas bahwa mereka dapat memberi nasihat terkait isu ekonomi, namun harus menghindari campur tangan politik.
Oleh karena itu, ada dugaan kuat bahwa Kahkonen telah melanggar norma tersebut dengan menyerang langsung salah satu proposal inti kampanye Prabowo.
“Ada anggapan bahwa Kahkonen telah melampaui batas dalam kritiknya terhadap usulan Subianto. Bank Dunia seolah-olah merupakan lembaga yang netral, dan pernyataan-pernyataannya dipandang di dalam negeri bermotif politik,” tulis artikel tersebut.
Adapun para ekonom dari aliran ekonomi yang lebih progresif, seperti Keynesian juga berpendapat bahwa yang ditargetkan untuk kesejahteraan anak-anak Indonesia merupakan sebuah investasi.
“Indonesia memilih pemimpin berdasarkan proposal kebijakan yang diajukan. Saran dari pihak eksternal bisa diterima, namun tidak boleh diprioritaskan di atas proses demokrasi,” tulis Business Times. (mar1/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi