JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri prihatin akan maraknya kasus-kasus dan penegakan hukum korupsi di Indonesia. Dia menegaskan, ada dua sumber korupsi. Yakni buruknya hukum dan buruknya pelaku hukum atau manusia itu sendiri.
"Korupsi memusnahkan sebuah bangsa dan menghancurkan peradaban," kata Mega membuka diskusi diskusi hukum 'Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bebas Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat' bersama Kepala Daerah, Pimpinan DPD PDIP, Pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia, Jumat (10/2), di Jakarta.
Dia mengaku tidak pernah lelah mengingatkan anak buahnya untuk hati-hati dan jangan sampai terperangkap masalah korupsi. Menurutnya, sikap anti korupsi harus ditegakkan, karena merupakan rem yang mencegah untuk melakukan perbuatan melawan hukum.
"Karena itu bagian dari ideologi. Kalau tidak dilakukan anti korupsi, itu akan memusnahkan kita sendiri," jelasnya.
Dia mengingatkan, kekuasaan memang menggiurkan untuk melakukan korupsi. Biasanya, dimulai dari yang kecil-kecil yang berujung pada jumlah yang besar. "Keserakahan yang membuat rem di kita lepas kendali," tegasnya.
Mega prihatin, karena sering melihat di media ketika seorang mencuri buah-buahan dibawa ke pengadilan, diproses diadili lalu divonis. "Saya pikir apa hakim itu membuang rasa terjajahnya untuk pengakuan dirinya, sehingga rasa keadilan tidak ada nilai dalam berpikirnya," katanya. "Apa artinya buah, tinggal dimakan. Apa tidak bisa diperingatkan, kalau mau dikasih (buah)? Apa itu karena itu disebut orang kecil lalu orang yang merasa orang besar? Nilai keadilan dipolitisasi."
Dia menegaskan, korupsi nilai besar atau kecil sama saja, karena mengambil uang secara tidak sah. "Kenapa kalau yang kecil-kecil cepat sekali. Kok yang besar kayaknya lambat sekali? Jadi rasa keadilan dimana? Klu saya liat lambang peradilan berupa neraca timbangan tegak lurus, kemana dia? Mengapa selalu miring pada kenyataannya?," kata Mega.
Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan, mengatakan, bahwa memang banyak kader PDIP yang dijadikan korban penegakan hukum. Memang, lanjut dia, banyak kepala daerah, DPRD, DPR jadi tersangka."Sebagai mungkin melakukan korupsi.Tapi, sebagian korban penegakan hukum," kata Trimedya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus Pilot Narkoba Bisa Ubah Kepercayaan Internasional
Redaktur : Tim Redaksi