JAKARTA - Kubu pasangan capres/cawapres Megawati-Prabowo Subianto membantah jika ekonomi kerakyatan belum terbuktiJustru ekonomi kerakyatan telah mengantarkan beberapa kepala daerah dari PDIP sukses mengembangkan daerahnya.
Hal itu disampaikan anggota Tim Sukses Mega-Pro Eva Kusuma Sundari dalam diskusi mingguan di Mega Prabowo Media center, kemarin
BACA JUGA: 78 Pidato SBY, 40 Menyerang
Menurut Eva, ekonomi kerakyatan adalah paham yang mengedepankan kesejahteraan tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip kemanusiaan.Anggota Komisi III DPR ini menyebutkan, sebagai bukti ekonomi kerakyatan telah berhasil adalah terpilihnya delapan kepaa daerah asal PDIP sebagai kepala daerah yang berprstasi di tigkat nasional
BACA JUGA: Kubu SBY Sebut JK Mirip Dick Cheney
Ini bukti nyata dalam pembangunan yang pro rakyat," tandas Eva.Menurutnya, program ekonomi kerakyatan bukan sekedar janji-janji kosong
BACA JUGA: Tangkis Isu Kejawen, Boediono Bakal Umroh
Mereka begitu memperhatikan rakyatSatpol PP Solo sangat manusiawiJadi kita sudah beri bukti," tandasnya.Lebih lanjut dikatakannya, ekonomi kerakyatan adalah ekonomi alternatif yang sangat relevan dengan konstitusi dan pembangunan semesta berencana yang digagas para pendiri bangsaAlasannya, ekonomi kerakyatan tidak hanya mengejar pertumbuhan semata"Tetapi juga konsep pembangunan yang membangun sikap mental rakyat untuk bangkit bersama dan mandiri," imbuhnya.
Karenanya Eva menilai ekonomi kerakyatan sangat bertolak belakang dengan konsep neolib yang hanya mengejar pertumbuhan dan pendapatan sajaAkibat kebijakan neolib, sambungnya, sedikit sekali orang berdaya secara ekonomi"Sayangnya, yang tidak berdaya itu dipukul rata, hingga in-come perkapita kita naik'' katanya.
Pada kesempatan yang sama, Dr Arif Budimanta dari Mega Institute membantah tudingan ekonomi Mega-Pro adalah ekonomi komandoAlasannya, walaupun membutuhkan dukungan sosok pemimpin yang kuat tapi konomi kerakyatan tetap membuka dan menghimpun aspirasi rakyat untuk turut serta memberdayakan diri dan bangsanya"Jadi tetap gotong royong dan musyawarah mufakat untuk membangun perekonomian bangsaTapi tanpa dikte penguasa modal," katanya.
Menurut Arif, justru saat ini kebijakan perekonomian nasional bersifat ekonomi kolonial liberalArtinya, kata Arif, saat ini justru kebutuhan penting (essential need) rakyat Indonesia dikuasi asing"Lihat saja pengelolaan energi minyak bumi yang 85,4 persennya masih dikuasai asing dan sisanya saja dikelola Pertamina," sebutnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mega : Semua Capres Ikut Saya
Redaktur : Tim Redaksi