jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan peringatan keras kepada kader parpol berlambang banteng moncong putih agar jangan ada bicara tentang koalisi dalam sistem presidensial.
"Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi-koalisi, out," kata Megawati dalam pidatonya saat pembukaan Rakernas II PDI Perjuangan di Sekolah Partai itu, Jakarta, Selasa (21/6).
BACA JUGA: Heboh Penghapusan Honorer: Bupati Ini Ada Kabar Gembira untuk Guru Non-ASN
Presiden Kelima RI itu mengatakan kader PDIP yang masih bicara soal koalisi sistem dalam presidensial, berarti dia tidak paham ketatanegaraan.
"Berarti enggak mengerti sistem ketatanegaraan kita," ujar Megawati.
BACA JUGA: Anggota Brimob Bripda Diego Tewas Dianiaya, Irjen Fakhiri Copot AKP R
Menurut putri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu, PDIP hanya mengenal istilah kerja sama di sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia.
PDIP menurutnya tidak memakai diksi koalisi demi mendukung tokoh menyambut Pilpres 2024.
BACA JUGA: Ketum PDIP Megawati: Kalian yang Bermanuver, Keluar!
"Koalisi, koalisi, koalisi, tidak ada, tidak ada. Kalau kerja sama yes," lanjut Megawati.
"Kenapa? Koalisi itu, kan, saya mengikuti terus yang namanya pemilihan prime minister dan apa bedanya? Sebab, kita gak punya perdana menteri," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 Fahri Hamzah mengatakan Indonesia sebenarnya menerapkan sistem presidensial dalam berdemokrasi.
Dalam sistem itu, kata dia, partai politik tidak mengenal koalisi seperti lazim terjadi dalam sistem parlementer.
"Kalau parlementer ada koalisi, pembentukan koalisi itu identik dengan pembentukan the rulling majority dalam parlementer," kata Fahri.
Dia menyatakan sistem presidensial itu rakyat memilih pemimpin di lembaga eksekutif secara langsung. Begitu pula di sektor legislatif yang dipilih langsung rakyat.
BACA JUGA: Sebelum Dirumahkan, Honorer Masih Punya Waktu Mencari Pekerjaan Lain
Dengan begitu, kata Fahri, setiap legislator dalam sistem presidensial bertugas sebagai oposisi bagi pemerintahan untuk menjalankan fungsi pengawasan, bukan bekerja sebagai pendukung lembaga eksekutif.
"Sebenarnya tidak boleh berkoalisi di dalam sistem presidensial karena itu artinya persekongkolan," ujar Fahri. (ast/fat/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan