jpnn.com, DEPOK - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan kadernya yang duduk sebagai pimpinan dewan untuk selalu turun ke rakyat dan tahu tugas serta kewajiban yang harus dilaksanakan.
Hal itu disampaikan Megawati saat membuka Sekolah Pimpinan Dewan tingkat provinsi dan kabupaten atau kota se-Indonesia Gelombang I di Wisma Kinasih, Depok, Jumat (22/11).
BACA JUGA: Surya Paloh: Mbak Megawati Sahabat Sejati NasDem
Megawati memulai pernyataannya saat pembukaan dengan menceritakan keputusan partai melaksanakan kongres dipercepat pada Agustus lalu. Menurutnya, keputusan itu tepat karena partai sudah siap ketika pemerintahan baru akan dibentuk. Siapa yang akan bertugas di legislatif, siapa yang di eksekutif, serta program yang akan dilaksanakan sudah jelas.
Menyangkut para pimpinan dewan itu, Megawati lalu meminta pimpinan yang baru menjabat untuk memperkenalkan diri. Termasuk yang sudah dua periode, tiga, hingga lima periode.
BACA JUGA: Andai Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto Tak Sepakat
Dari situ, Megawati lalu mengingatkan ada dua cara untuk tetap bisa menjadi anggota legislatif. Yang pertama adalah turun ke bawah mengorganisasi rakyat. Cara kedua juga turun ke bawah, tetapi membawa uang.
PDI Perjuangan, kata Megawati, memilih cara yang pertama, yakni turun ke bawah mengorganisasi rakyat tanpa menggunakan politik uang.
BACA JUGA: Borong, PDI Perjuangan Pimpin Tiga Komisi dan Banggar di Parlemen
"Saya sudah berkali-kali mengatakan. Kalau kalian ingin tetap menjadi anggota legislatif, maka yang harus dipilih ialah turun ke bawah mendatangi rakyat," ujar Megawati.
Presiden Kelima RI ini meminta para pimpinan dewan yang mengikuti sekolah itu benar-benar mengingat dan melaksanakan resep tersebut. "Makanya kami laksanakan sekolah partai ini, supaya tahu tugas dan kewajiban, mana yang boleh, mana yang tidak," tukasnya.
Sementara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, yang mendampingi Megawati, menjelaskan bahwa acara itu sebagai tindak lanjut hasil kongres partai. Untuk menjadi partai pelopor, maka kedisiplinan kader harus diperkuat beserta soliditasnya.
"Sebelum ini juga sudah dilakukan Sekolah Sekretaris Partai. Dan kali ini adalah sekolah pimpinan legislatif," ujarnya.
Total ada 18 kader PDI Perjuangan yang menjadi ketua DPRD tingkat provinsi (53 persen) dan 12 orang wakil ketua. Di tingkat kabupaten atau kota, ada 161 kader menjadi Ketua DPRD (31 persen) dan 146 wakil ketua DPRD.
"Kita (PDIP) bersyukur atas kerja keras bersama, pada Pemilu 2019 lalu anggota DPR meningkat dari 109 menjadi 128, anggota DPRD kabupaten atau kota dari 2628 menjadi 3232, dan DPRD provinsi dari 362 menjadi 418," kata Hasto.
Sementara itu, di tempat yang sama Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat menyatakan, tujuan utama sekolah partai adalah agar ada kesinambungan program pembangunan nasional pemerintahan Jokowi - Ma'ruf dengan program di daerah. "Ada kesatuan, ada sinergi untuk percepatan perwujudan pencapaian visi misi secara nasional," kata Djarot.
Yang berikutnya adalah partai membekali para pimpinan dewan dengan best practices pemerintahan daerah, serta praktek komunikasi politik yang baik antara eksekutif dengan legislatif.
Sekolah partai itu juga memberi penekanan terhadap proses penganggaran sehingga korupsi bisa dicegah sejak dini. "Termasuk materi tentang bagaimana merumuskan APBD yang berpihak pada rakyat dengan sistem elektronik budgeting. Pak Ahok juga nanti akan memberikan materi," ujarnya. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga