jpnn.com - JAKARTA - Karisma Megawati Soekarnoputri untuk kembali memimpin PDIP belum tertandingi. Belum ada kader yang bisa menggeser sosok Mega. Hal ini juga diperkuat hasil survei terbaru lembaga Poltracking.
Dari survei tersebut menunjukkan bahwa sikap para kader maupun politikus senior PDIP terhadap kepemimpinan Mega belum tergoyahkan. Putri sulung Bung Karno itu tetap dipercaya menjadi ketua umum partai barlambang banteng bermoncong putih.
BACA JUGA: Agung Laksono: Golkar Keluar dari KMP
Politikus senior PDIP, Pramono Anung Wibowo juga tidak membantah hasil survei Poltracking. Bahkan ia menegaskan bahwa Kongres partainya di Bali 9-12 April 2015 mendatang, tinggal memberikan legitimasi pada kepemimpinan Megawati periode 2025-2020. Itu karena mayoritas kader menginginkan Mega tetap memimpin.
"Semuanya mencalonkan Ibu Mega jadi ketum. Dan semuanya sudah minta beliau maju lagi. Maka kongres nanti memberikan pembekuan dan legitimasi untuk Ibu Mega jadi ketum lagi," kata Pramono di gedung DPR, Jakarta, Senin (23/3).
BACA JUGA: Si Ngeri-ngeri Sedap Itu Optimistis Menang
Survei Poltracking sendiri meposisikan Megawati sebagai calon ketum yang paling tidak diinginkan. Tapi survei ini dinilai aneh dan ngawur oleh kader PDIP karena respondennya bukan kader PDIP, tapi para pakar yang tak ada sangkut pautnya dengan partai berlambang banteng hitam moncong putih itu.
Pramono menegaskan tidak perlu lagi ada spekulasi melalui lembaga survei seperti itu untuk menentukan siapa ketum PDIP ke depan. Apalagi Megawati berhasil memimpin partai hingga memenangkan Pemilu 2014.
BACA JUGA: Politikus PDIP Ini Ajak DPR Jangan Mau Dikangkangi Jokowi
"Karena menang di pilpres maka orang gak perlu berspekulasi (soal ketum PDIP," tegasnya.
Senada, sekretaris Fraksi PDIP DPR, Bambang Wuryanto, malah menyarankan peneliti Poltracking, Hanta Yuda kembali belajar lagi tentang metodologi survei.
"Seorang surveyor harus profesional. Metodologi harus benar. Siapa yang pantas jadi ketum tanyalah anggota PDIP bukan publik. Hanta harus belajar dulu. Gak bisa diminta pendapat dan diframing seperti itu. Itu gak fair, gak profesional," pungkasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertengahan April, Honorer K2 Demo Besar Lagi
Redaktur : Tim Redaksi