jpnn.com - Meikarta menjadi pembicaraan publik karena pembangunannya mangkrak.
Sejak digarap pada 2016, proyek ini akan menjadi kota mandiri dan modern dengan berbagai fasilitas yang lengkap.
BACA JUGA: Kota Meikarta Makin Ramai, Nih Buktinya
Iklan yang ditawarkan menggambarkan suasana yang menyeramkan di luar sana, dan kemudian diakhiri dengan narasi ‘’bawa aku pergi dari sini’’.
Meikarta menjanjikan harapan untuk pergi dari segala kesulitan dan kesemrawutan itu.
BACA JUGA: Detik-Detik Ratusan Brimob Bersenjata Lengkap Mengepung Meikarta, Menegangkan!
Iklan ini berhasil menarik minat ribuan konsumen.
Akan tetapi, enam tahun berselang, Meikarta tidak dihuni manusia, tetapi dipenuhi tanaman liar yang menutupi hampir seluruh lahan.
BACA JUGA: Tetap Unggul, Meikarta Meraih Penghargaan Bergengsi
Fenomena Meikarta adalah sindiran, kalau bukan tamparan, terhadap layanan publik pemerintah.
Ketika publik tidak percaya bahwa pemerintah bisa menyediakan layanan publik yang dibutuhkan, maka publik akan mencari alternatif dari pihak swasta.
Lihatlah iklan Meikarta. Seorang anak perempuan naik mobil bagus melewati jalanan yang kacau.
Terlihat juga adegan kekerasan semacam street criminal.
Lalu, sang anak mengatakan ‘’bawa aku pergi dari sini’’.
Kemudian, muncullah Meikarta dengan segala fasilitas yang serbamodern dan bisa diandalkan.
Kemunculan ‘’Gated Community’’ atau masyarakat yang terbentengi ini menjadi indikasi ketidakmampuan pemerintah menyediakan fasilitas publik, dan ketidakmampuan menjalankan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan warga.
Hal ini menumbuhkan skeptisisme di masyarakat terhadap kemampuan pemerintah menyediakan berbagai sarana yang dibutuhkan publik.
Akhirnya warga mengandalkan pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena menganggap pemerintah tidak bisa diandalkan.
Misalnya di sektor pendidikan, masyarakat lebih memilih sekolah swasta ketimbang sekolah negeri.
Bukan saja soal kuantiatasnya akan tetapi juga soal kualitasnya.
Jika ada yang memilih sekolah negeri, hal ini lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan, sehingga tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.
Hal yang sama juga terlihat pada fasilitas pelayanan kesehatan.
Masyarakat banyak mengandalkan fasilitas swasta daripada fasilitas pemerintah.
Masyarakat lebih percaya akan mendapatkan pelayanan yang jauh lebih baik dari swasta ketimbang dari rumah sakit pemerintah.
Bagi yang lebih berduit, fasilitas kesehatan di luar negeri akan menjadi pilihan pertama.
Untuk layanan seperti air minum bersih pun masyarakat lebih mengandalkan kemampuan sendiri ketimbang kepada pemerintah.
Masyarakat lebih memilih membeli air minum kemasan untuk memenuhi kebutuhan air minum ketimbang memakai air layanan pemerintah.
Ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan inilah yang kemudian menyebabkan maraknya pembangunan kota mandiri.
Masyarakat mudah sekali tergiur untuk tinggal di kota mandiri dengan segala fasilitas yang komplet.
Muncullah fenomena gated community di mana-mana, komunitas yang hampir semua kebutuhan dasarnya dipenuhi oleh swasta.
Makin besar kebutuhan yang dipenuhi oleh swasta, makin kecil kebergantungan warga kepada pemerintah.
Gated community akan makin meluas dan segregasi sosial tidak bisa dihindarkan.
Konsep kota mandiri kali pertama muncul di Amerika Serikat pada abad ke-17.
Kota mandiri pertama berdiri di Virginia yang merupakan koloni Inggris pertama di Amerika dan menjadi pusat ekonomi dan politik.
Karenanya, wilayah ini menjadi daya tarik banyak masyarakat untuk beraktivitas di sana.
Pesatnya pertumbuhan kota membuat pejabat kolonial Inggris ingin mengelompokkan wilayah berdasarkan profesi masyarakat.
Setiap profesi akan memiliki wilayah tersendiri dan terpisah dari profesi lain.
Tujuannya agar pemerintah dapat memantau arus perdagangan dan memudahkan pemungutan pajak.
Pengelompokan ini berhasil dilakukan.
Seiring berjalannya waktu, keputusan ini kemudian melahirkan pusat-pusat ekonomi baru.
Masyarakat dapat hidup secara mandiri tanpa bantuan dari pemerintah.
Mereka mampu menjalankan roda perekonomian, membuka lahan baru, dan membangun berbagai fasilitas publik di tiap wilayah tanpa campur tangan pemerintah.
Di Indonesia, pengembangan kota mandiri diprakarsai oleh Ciputra pada dekade 1980-an.
Ciputra berhasil mengubah lahan karet di wilayah Serpong menjadi perumahan yang terintegrasi dengan area bisnis dan komersial yang disebut sebagai township.
Sukses di Jakarta, Ciputra memperluas pembangunannya di kota-kota besar di seluruh Indonesia.
Di Surabaya, wilayah barat yang terpencil dan gersang diubah menjadi kota mandiri yang elite dan eksklusif.
Hal yang sama terjadi di kota-kota besar lainnya.
Sukses Ciputra mengilhami Lippo Group untuk mengembangkan bisnis yang sama.
Kelompok ini mengubah kawasan gersang tandus di Karawaci seluas 400 hektare menjadi kawasan perdagangan dan perumahan elite.
Karawaci menjadi perumahan yang aman dan nyaman dengan berbagai fasilitas seperti mal, supermarket, rumah sakit, sekolah internasional, dan sarana lainnya.
Dalam perkembangannya, bukan hanya manusia hidup yang dibangunkan fasilitas mewah yang serbaberkecukupan.
Orang mati pun dijadikan objek bisnis dengan menyediakan layanan pemakaman mewah dan eksklusif.
Lippo melihat keberhasilan komunitas China di Amerika yang membuat kawasan industri terpusat dan menjadikan pemakaman bukan tempat yang menyeramkan.
Di Indonesia, proyek tersebut dinamai Pusat Industri Cikarang dan Taman Makan San Diego Hills.
Proyek ini berkembang ke berbagai kota besar di Indonesia.
Segregasi sosial yang terjadi semasa hidup berlanjut sampai sesudah mati.
Keberhasilan proyek ini lantas jadi portofolio Lippo Group untuk mempromosikan proyek Meikarta yang diproyeksikan menjadi proyek terbesar Lippo di masa depan.
Ambisinya adalah mewujudkan kawasan elite dan modern seperti di Amerika Serikat.
Segregasi sosial ini terjadi akibat kebijakan penjajah Belanda yang dampaknya terasa sampai sekarang.
Segregasi merupakan ekspresi dari kesenjangan sosial di dalam wilayah kota yang ditunjukkan dengan adanya pemisahan masyarakat di daerah permukiman tertentu karena kebijakan, perbedaan kondisi sosial ekonomi, etnis, maupun ras.
Pada masa VOC, Belanda menerapkan kebijakan politik segregasi antargolongan penduduk, untuk mengisolasi golongan satu dengan lainnya agar mudah untuk dilumpuhkan.
Belanda membagi tiga golongan penduduk, yaitu warga kelas satu yang terdiri dari warga kulit putih dan orang Eropa, warga kelas dua terdiri dari etnis Tionghoa dan timur asing, dan warga kelas tiga terdiri dari kalangan pribumi atau inlander.
Terdapat dua bentuk kebijakan politik segregasi yang dikeluarkan oleh Belanda, yaitu pemusatan pemukiman, dengan orang-orang etnis Tionghoa di pemukiman khusus yang sekarang dikenal dengan sebutan Pecinan atau Kampung Cina.
Ada juga kebijakan ‘’Passenstelsel’’ atau yang terkenal dengan sebutan kartu pass jalan.
Dengan diberlakukannya peraturan ini, orang-orang Tionghoa yang akan berpergian keluar daerah Pecinan diwajibkan memiliki kartu tersebut.
Latar belakang penerapan kebijakan ini adalah kekhawatiran Belanda terhadap gerakan pemberontakan yang dilakukan masyarakat etnis.
Pada 1740 terjadi pemberontakan oleh etnis Tionghoa yang kecewa oleh kebijakan pajak pemerintah.
Pemberontakan ini bisa diatasi, tetapi Belanda tetap khawatir akan adanya pemberontakan selanjutnya yang akan merusak kestabilan pemerintahannya.
Dampak yang paling umum terjadi dari adanya kebijakan segregasi adalah diferensiasi antarkelompok sosial.
Diferensiasi ini menimbulkan pertentangan antara kelompok sosial di masyarakat dan tidak jarang pula terjadi kekerasan.
Dampak sosial yang dirasakan sampai sekarang adalah munculnya kelompok eksklusif di perumahan modern yang terpisah dari lingkungan sosial di sekitarnya.
Tidak ada interaksi antarkelompok ini menyebabkan tidak ada asimilasi dan sosialisasi.
Percikan api sedikit saja dengan mudah membakar sentiment antarkelompok the haves dengan the have-nots itu. Kerusuhan etnis pada 1998, sangat mungkin, bukan menjadi yang terakhir. (**)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi