Pembentukan dua kabupaten baru tersebut berdasar usul pemecahan Kabupatan Mappi sebagai induk. Bupati Mappi Stevanus Kaisma bersama sejumlah tokoh dan elemen masyarakat Papua kemarin diterima oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo dan anggota Komisi II DPR dari Papua Agustina Basik Basik. Sejumlah masyarakat Kabupaten Mappi kemarin mengenakan pakaian adat koteka saat melakukan audiensi.
Stevanus mengatakan, pembentukan dua kabupaten tersebut berdasar aspirasi masyarakat suku Auyu, suku Korowari, dan suku Kombai di selatan Papua. Ketiganya menginginkan pembentukan dua kabupaten baru dalam usul DOB kepada Komisi II DPR. "Calon Kabupaten Digul di Bade dan calon Kabupaten Admi Korbai di Senggo," ujar Stevanus.
Dalam laporan terhadap komisi II, pembentukan Kabupaten Muara Digul diusulkan karena sejumlah pertimbangan strategis. Muara Digul merupakan daerah transit dan penghubung antarkabupaten. Tercatat, wilayah Boven Digoel, Asmat, dan Yahukimo juga melewati Muara Digul. "Daerah itu merupakan daerah penyangga yang berpotensi untuk cadangan bahan baku," ujar Stevanus.
Untuk potensi sumber daya alam, Stevanus menyatakan Muara Digul kaya akan sektor perkebunan dan kehutanan. Bahan baku seperti karet, kulit kayu masohi, dan gambir bisa menjadi sumber pendapatan Muara Digul. "Muara Digul dipersiapkan sejak lama untuk menjadi sebuah kabupaten dengan dicanangkan sebagai kecamatan percontohan," ujarnya.
Bagaimana Admi Korbai? Setali tiga uang. Daerah itu memiliki potensi besar, namun belum dimaksimalkan. Menurut Stevanus, masih terdapat komunitas suku terasing yang terisolasi. Alam dari Admi Korbai masih asri dan memiliki kekayaan melimpah. Stevanus menyebut wilayah Admi Korbai juga memiliki potensi sebagai pengembangan kawasan perbatasan. "Secara tata ruang wilayah nasional merupakan pengembangan wilayah lokal promosi (PWLP)," jelasnya.
Stevanus menyatakan, posisi Kabupaten Mappi yang dulu merupakan pemekaran dari Kabupaten Merauke masih dirasa terlalu luas. Kabupaten Mappi memiliki wilayah 28.516 kilometer persegi. Kabupaten Mappi terdiri atas 15 distrik, 136 kampung, dan 1 kelurahan. "Pendanaan yang terbatas mengakibatkan rentang kendali pemerintah menjadi jauh. Akibatnya, pelayanan kurang optimal," ujarnya memberikan alasan.
Mendengar hal itu, Ganjar menyatakan bahwa usul yang disampaikan tersebut akan terlebih dahulu ditampung. Menurut dia, Komisi II DPR bakal terlebih dahulu melakukan pembahasan terkait persyaratan-persyaratan yang diajukan Kabupaten Mappi. "Sebagai pimpinan, tentu saya tidak bisa memutuskan sendiri," ujarnya. (bay/c4/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Huni LP Sebulan, Bos Batubara Dapatkan Asimilasi
Redaktur : Tim Redaksi