jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar (PG) Bidang Pengawasan Pembangunan Melchias Markus Mekeng mengharapkan partainya bisa menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) paling lambat pertengahan Desember 2017. Menurutnya, Golkar perlu segera menggelar munaslub guna mempercepat konsolidasi dalam menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
"Tahun depan sudah ada pilkada. Tahapan pilkada sudah dimulai di awal tahun. Kalau berlama-lama, bisa-bisa Golkar terancam tidak ikut pilkada,” ujar Mekeng di Jakarta, Minggu (26/11).
BACA JUGA: Tak Rela Partai Ayahnya Hancur, Titiek Siap Pimpin Golkar
Mekeng juga mengatakan, Golkar tak punya waktu panjang untuk memilih ketua umum baru dan mengonsolidasi diri menghadapi pemilu legislatif dan presiden yang digelar serentak pada 2019. “Waktu persiapan pemilihan legislatif atau Pilpres pun sangat singkat kalau ditunda-tunda," tegasnya.
Lebih lanjut Mekeng mengatakan, tahapan Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 akan dimulai pada pertengahan 2018. Jika Munaslub harus diundur-undur, sambungnya, PG terancam tidak bisa mengajukan calon legislatif (caleg).
BACA JUGA: Papa Novanto dan Bunda Rita, Dua Orang Kuat Bernasib Sama
Mekeng menegaskan, penanda tangan bakal caleg yang akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah ketua umum partai politik. Karena itu bakal caleg yang akan diusung tak bisa berdasar tanda tangan pelaksana tugas (plt) ketua umum.
Untuk itu pula Mekeng meminta para elite Golkar, pimpinan DPD I atau tingkat provinsi dan DPD II atau kabupaten/kota harus realistis melihat kondisi sekarang ini. Menurutnya, Golkar tak bisa menunggu putusan pengadilan atas gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BACA JUGA: Terus Dorong Munaslub, Di Mana Kesetiakawanan Kader Golkar?
"Kami menghormati putusan rapat pleno DPP PG tanggal 21 November lalu bahwa putusan munaslub menunggu praperadilan kasus Novanto. Kalau praperadilan ditolak maka DPP harus segera mengadakan rapat pleno lagi untuk menetapkan waktu munaslub. Agenda munaslub adalah tunggal, yaitu pemilihan Ketum baru," tutur legislator Gokar yang dipercaya sebagai ketua Komisi XI DPR itu.
Menurutnya, dukungan untuk menggelar Munaslub sudah sangat kuat. Hal itu terlihat dari dukungan mayoritas pengurus DPD I dan DPD II Golkar.
Lantas, siapa yang akan dijagokan Mekeng untuk menjadi ketua umum Golkar dalam munaslub nanti? Mekeng lantas menyebut nama Airlangga Hartarto yang saat ini menjadi menteri perindustrian di Kabinet Kerja.
"Dari kiri kanan, atas bawah, dukungan ke Pak AH (Airlangga Hartarto, red) sudah sangat besar. Pak AH punya punya kemampuan dan pengalaman. Dia sangat tepat pimpin Golkar," ujar Mekeng.
Dia juga berharap jika nanti Golkar menggelar munaslub maka pemilihan ketua umum dilakukan secara aklamasi saja. Dengan demikian tak ada pertarungan keras di internal Golkar untuk memperebutkan posisi ketua umum.
Mekeng menambahkan, aklamasi juga sangat penting untuk mempercepat konsolidasi Golkar. "Kalau bisa musyawarah, ya musyawarah. Supaya cepat dan tidak ada perpecahan," tutup Mekeng.(bay/JPK)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Saatnya DPR Dipimpin Sosok Berintegritas
Redaktur & Reporter : Antoni