jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena mengatakan persoalan virus corona atau Covid-10 di Indonesia merupakan sebuah badai sejarah yang harus dilewati dengan baik.
Dia menegaskan persoalan ini seolah memanggil seluruh anak bangsa dengan kapasitasnya masing-masing melaksanakan tugas sebagai warga negara bersama-sama pemerintah melewati badai sejarah ini.
BACA JUGA: Virus Corona di Arab Saudi: Khotbah Jumat Dibatasi, Makanan dan Minuman Dilarang Masuk Masjid
“Ini badai sejarah bagi peradaban manusia dan badai sejarah bagi peradaban Indonesia. Panggilan sejarah penting karena ini bukan masalah biasa, ini situasi global yang akan berpengaruh,” kata Melkiades dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3).
Melki percaya pemerintahan Presiden Joko Widodo yang di dalamnya ada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan lainnya serta Ketua DPR Puan Maharani maupun para wakilnya dan seluruh anggota parlemen akan berbuat yang terbaik untuk negeri ini. “Ini panggilan sejarah buat kita,” tegas Melkiades.
BACA JUGA: Tak Perlu Panik Berlebihan, Daya Tahan Tubuh yang Baik Bisa Tangkal Virus Corona
Ia menegaskan bahwa Indonesia punya kemampuan untuk melewati persoalan corona ini. Menurut dia, bila bisa dilewati dengan baik maka akan menjadi contoh untuk menghadapi persoalan sejenis di masa yang akan datang.
“Peran teman-teman pers sangat besar untuk membantu agar pemerintah tetap juga merespons kebijakan dengan tepat dan juga masyarakat terutama jangan panik,” kata politikus muda Partai Golkar yang karib disapa Melki itu.
Dia menegaskan bahwa persoalan penyebaran corona secara medis harus diselesaikan. Melki bahkan mengingatkan jangan sampai persoalan corona ini diseret menjadi agenda politik dan bisnis tertentu. “Dan juga tidak membuat negara ini menjadi panik karena urusan corona,” ungkapnya.
Dia menyatakan bila negara atau media massa luar negeri menyebut Indonesia tidak siap menghadapi corona, silakan tunjukkan saja di mana ketidaksiapan itu. Sebab, ujar Melki, sekarang ini semua perangkat kesehatan, maupun lainnya, sudah bekerja. Menurut dia, semua yang positif corona ini sekarang sudah terlokalisir. Kalaupun ada yang lolos, kata dia, pasti akan ketahuan. Terlebih lagi, lanjut Melki, di era media sosial sekarang ini pasti akan ketahuan.
“Jadi kalau anda misalnya di ujung Papua juga ada yang kena corona pasti bunyi di negeri ini, karena kita sudah sangat terbuka. Kejadian apa pun yang ada di negeri ini, di lubang yang sangat sulit, di pegunungan, sejauh di situ ada sinyal telepon pasti langsung sampai di sini,” ungkap Melki.
Dia menegaskan bahwa prosedur yang sudah dibuat pemerintah dalam menangani virus corona sebaiknya dikerjakan saja. Menurut dia, kalau harus membuat peraturan baru, sudah terlalu banyak. Cukup dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia.
“Dalam Inpres itu dan UU yang ada sudah cukup untuk mengerahkan semua potensi kita menghadapi corona,” katanya.
Melki menambahkan yang lebih penting lagi adalah persoalan virus corona ini memberikan sebuah pesan bahwa butuh kerja sama semua komponen bangsa, dan agar menghadapinya tidak harus saling sikut. Ia menjelaskan, bila ada yang kurang dari Presiden Jokowi, maka harus diberitahu. Pun demikian bila ada yang kurang dari Menkes Terawan Agus Putranto, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monadro, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanjo, atau Kapolri Jenderal Idham Aziz, maka sama-sama diberitahu. “Jadi, sekarang isu ini jangan menjadi isu politik. Ini isu kemanusiaan. Kita urus bersama agar penanganan Covid-19 ini berjalan dengan baik,” ujarnya.
Dia mengajak bersama-sama menjernihkan akal sehat sehinga jangan sampai tidak cukup tenang menghadapi situasi ini. “Yang paling terhebat bila pers mampu mengomunikasikan dengan tepat bagaimana penyakit ini ditangani secara klinis, siapa saja yang perlu terlibat, Kemenkes di mana, TNI/Polri di mana, Kemenhub di mana dan Kemenkeu urusannya di mana,” paparnya.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy