jpnn.com, JAKARTA - Pakar information and technology (IT) Ahmad Faizun memaknai hari kemerdekaan Indonesia dengan perlunya mendorong pengembangan teknologi di berbagai bidang disertai kemandirian internet.
Komisaris maplecode.id itu mengatakan penerapan teknologi tepat guna dan biaya terbukti mendorong pendapatan negara dan meningkatkan daya saing negara.
BACA JUGA: MyRepublic Perluas Cakupan Internet di 3 Kota Sekaligus
“Sekadar catatan, Indonesia di Digital Competitiveness Ranking 2021 ada di peringkat 53. Khusus di sektor pangan, Indonesia perlu mengawinkan teknologi dengan sektor pertanian," kata Ahmad Faizun dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/8).
Dia lalu mencontohkan program percontohan di desa kecil di Klaten, Jawa Tengah yang telah mampu membuat bibit unggulan dan praktik bercocok tanam dengan pupuk organik berhasil panen.
BACA JUGA: Ternyata Teknologi Metaverse Bikin Belajar Jarak Jauh Menyenangkan, Seperti Main Gim
Hasilnya, gabah kering panen 9 ton per hektare sebagai hasil minimum, dan 13-14 ton per ha untuk hasil maksimal.
“Bila ini diwujudkan, pendapatan per kapita di sektor ini akan naik dua kali UMR yang sekarang ada di daerah tersebut sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional,” katanya.
BACA JUGA: Petani Pangkep Panen Raya Berkat Teknologi CSA
Berkaca pada dampak perang Rusia dengan Ukraina, Faiz menyebutkan selain penggunaan pupuk organik sebagai jurus ampuh mengurangi impor, perlu pula mendukung program swadaya mandiri dengan teknologi tepat guna.
Komisaris utama minuman kesehatan Hygio itu mengungkapkan penggunaan teknologi dapat mendukung penyaluran kredit melalui payment gateway dan e-wallet program kementerian secara tepat.
"Dengan langkah itu, maka penyaluran pupuk, bibit dan subsidi lainnya bisa tepat guna karena e-KTP sudah bisa jadi alat pembayaran berbasis biometrik," ungkapnya.
Faiz kemudian menyoroti perkembangan teknologi di sektor fintech Indonesia.
Dia mengatakan terobosan di sisi digital dan sistem kredit seharusnya tidak hanya di sektor konsumsi yang imbasnya mendorong keganderungan masyarakat berutang secara online.
Namun, kata Faiz, pemerintah bisa mendukung implementasi letter of credit (L/C) lokal atau surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN) digital, cash flow financing secara digital, dengan teknologi blockchain yang aman dan sudah diadopsi banyak bank internasional di sejumlah negara.
"Adopsi penyaluran kredit korporasi dengan keamanan berlapis membuat transaksi keuangan makin cepat, transparan, dan menurunkan cost of fund secara keseluruhan,” katanya.
Faiz mengatakan apabila pemerintah serius berpihak ke usaha mikro kecil menengah (UMKM), maka penerapan lelang sistem digital sebaiknya dilakukan dalam penyaluran dana kredit usaha rakyat (KUR).
Menurutnya, selama ini pola pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagian besar bersifat lump sum (pembayaran lunas).
Artinya, pengusaha yang membayari dulu pengadaan barang dan jasa pemerintah. Makin besar nilai kontraknya, maka hanya bisa diambil oleh pengusaha bermodal besar.
“Pengusaha UMKM yang tidak bermodal akan kesulitan mengambil peran dalam lelang yang berbasis APBN dan APBD," kata dia.
Menurut Faiz, seandainya sistem digital bisa digunakan, pemerintah bisa membuat lelang yang transparan, diikuti oleh UMKM yang kompeten, isu kekuatan permodalan bisa diambil alih oleh peranan fintech yang tepat guna, untuk membuat pengamanan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran.
"Karena pembayaran hanya bisa dicairkan oleh para pihak yang menyerahkan barang dan jasanya secara tepat spesifikasi dan tepat waktu,” ungkap Faiz menyoroti besarnya dana KUR belum tersalurkan tahun ini, yang ditaksir Rp 185 triliun.
Sisi lain, Faiz mengingatkan keterbukaan internet di tanah air menjadi suatu celah bagi bangsa asing meracuni anak Indonesia melalui bacaan, video maupun musik yang berpotensi untuk mengubah karakter dan budaya bangsa ke arah para pembuat konten.
Dia menyatakan Indonesia perlu membuat suatu internet mandiri mengikuti Tiongkok dengan China Great Firewall dan Rusia melalui Sovereign Internet Law.
Menurut dia, tindakan itu pada intinya meminta penyedia layanan internet (ISP) memasang pemantau (firewall dan pemeriksa konten) sehingga negara bisa memeriksa, membatasi dan menghalau hal-hal yang meracuni mental anak bangsa.
"Dengan demikian, potensi subversive, pencurian data sampai racun kebudayaan dapat terdeteksi dini dan terminimalkan," paparnya.
Faiz mengaku Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebetulnya sudah memulai agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta perusahaan nasional memasang IP filtering untuk memblokir daftar alamat internet yang tidak baik.
Namun, lanjut dia, hal ini belum bersifat masif dan membuat Indonesia jadi negara yang tergolong permisif terhadap lalu lintas data internetnya.
“Apabila kita ingin mandiri secara digital, content screening seperti yang dimiliki China dan Rusia itu baru awal. Indonesia perlu membangun internet mandiri yang kokoh, yang akan tetap aktif mendukung ekonomi dan bisnis pada saat misalnya terjadi peperangan dengan negara lain, dan kita diembargo secara digital oleh negara lain,” paparnya.
Faiz mengingatkan kemandirian internet sangat perlu dipertimbangkan sebagai salah satu program ketahanan digital. Hal itu untuk mendukung kemandirian digital Indonesia.
“Secara undang-undang, perlindungan hak cipta di Indoneisa tidak kalah dengan negara lain. Akan tetapi, Indonesia perlu lebih tegas dan konsisten untuk mendukung tinggi hak cipta di segala lini," jelasnya.
Dia menambahkan ekonomi digital yang tangguh membutuhkan perlindungan hukum yang jelas dan tegas untuk melindungi seluruh daya cipta kreatif di dunia kreatif.
"Dengan demikian, seluruh warganet dapat terpicu untuk terus berkarya menciptakan konten kreatif yang laku di tingkat dunia, dan kanal-kanal digital baru dapat terus inovatif dan efisien menciptakan ekonomi baru, aplikasi baru ataupun teknologi pendongkrak GDP,” urai Faiz.
Lebih lanjut Faiz mengatakan pertumbuhan ekonomi digital perlu disuplai oleh sumber daya manusia yang unggul dan tangguh.
Dia menyatakan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Indonesia semestinya menjadi salah satu pencipta dan pemberdaya SDM yang mampu berkiprah di keahlian teknologi informasi.
"Baik itu perangkat keras, perangkat lunak, keahlian keamanan informasi, keahlian tata kelola dan lain-lain,” kata Faiz. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi