jpnn.com, JAKARTA - KPK menangkap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Informasi yang dihimpun, penangkapan itu terkait pemberian opini soal audit keuangan.
BACA JUGA: ICW: Ada 6 Kasus Suap Libatkan 23 Oknum BPK Sejak 2005
Direktur Eksekutif Assosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (APDESI), Iwan Sulaiman Soelasno menyesalkan hal ini.
Dia menjelaskan, baru saja 29 Mei 2017 lalu Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah catatan terkait penggunaan dana desa dalam rapat terbatas perihal pembangunan desa.
BACA JUGA: OTT KPK Bukti Opini BPK Bisa Ditransaksikan
Presiden Jokowi menginginkan adanya perubahan dari yang sebelumnya untuk infrastruktur menjadi diseimbangkan dengan pengembangan potensi ekonomi desa.
Namun, kata Iwan, alih-alih Kemendes PDT menindaklanjuti keinginan Jokowi.
BACA JUGA: Bagaimana Mau Bebas Korupsi, Auditornya Saja Ditangkap KPK
Justru yang terjadi malah sebaliknya dan sangat memalukan.
Sebab, pejabat Kemendes PDT tertangkap tangan terkait dugaan pemberian predikat WTP dari BPK kepada kementerian itu.
"Menyoal pemberian WTP ini, maka KPK harus segera memeriksa pimpinan tertinggi di kementerian tersebut, yaitu Menteri Desa dan PDT Eko Putro Sandjojo," kata Iwan, Sabtu (27/5) kepada JPNN.com.
Apdesi menilai pernyataan Presiden Jokowi ini terkonfirmasi dengan tertangkapnya pejabat Kemendes PDT.
Artinya selama ini masalah ada di pusat. Ketika pejabat Kemendes PDT kongkalingkong dengan BPK terkait pemberian predikat WTP, artinya ada yang salah dengan proses lelang atau pengadaan barang dan jasa di kementerian itu.
"Apdesi meminta Presiden Jokowi membentuk tim independen untuk mengaudit semua penggunaan anggaran program dan kegiatan di Kemendes PDT," ujar Iwan.
Walaupun sangat disayangkan, lanjut Iwan, kasus ini menjadi pembelajaran bagi semua pemerintah desa di Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam membelanjakan APBDes.
Terutama terkait pengadaan barang dan jasa di sektor pertanian, perikanan serta industri usaha mikro, kecil dan menengah di desa.
"Karena sektor-sektor inilah yang di minta Presiden Jokowi untuk dikembangkan sebagai potensi ekonomi desa," ungkapnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Desa Akui Ada Anak Buahnya Terjaring OTT KPK
Redaktur & Reporter : Boy