jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Relawan Jokowi (ReJO) HM Darmizal MS ikut bersuara terkait berbagai pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Covid-19 yang terjadi akhir-akhir ini. Hal ini dapat membuat banyak pihak menjadi skeptis terhadap pemerintah.
Menurut Darmizal, penyambutan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihad alias Habib Rizieq di bandara Soekarno Hatta oleh ribuan massa, kemudian dilanjutkan dengan acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq Shihab menunjukkan pemerintah tidak berdaya untuk bisa bersikap tegas.
BACA JUGA: Hendardi: Membiarkan Kerumunan Pengagum Habib Rizieq Bukti Kegagapan Jokowi
Darmizal menyebut, pemerintah gamang untuk menegakkan aturan yang berkeadilan dalam artian semua warganegara sama di hadapan hukum.
“Semestinya seluruh aparat pemerintah kompak dan berada dalam satu garis komando, sehingga kegamangan itu tidak perlu terjadi. Dalam peristiwa di bandara dan Petamburan, tampak sekali pemerintah lemah. Bahkan terkesan tidak terkoordinasi dan tebang pilih,” ujar Darmizal kepada wartawan, Minggu (15/11/2020).
BACA JUGA: Hendardi Sebut Nikita Mirzani Secara Satir Mengkritik Keras Kerumunan Beberapa Hari Terakhir
Menurut Darmizal, secara telanjang semua masyarakat dapat membuka berbagai info di media berbagai peristiwa penegakan hukum oleh aparat guna mendisiplinkan warga masyarakat pelanggar prokes.
"Ada yang disuruh push up, menyapu jalan, membersihkan got dan denda uang. Bahkan ada kepala keluarga yang dilabrak habis pada saat pernikahan putrinya di masa pandemi Covid-19,” ungkap tokoh Minang ini.
BACA JUGA: MUI Keluarkan Peringatan Terkait Kerumunan Massa, Singgung Rizieq Shihab?
Secara khusus Darmizal menyebutkan, sangat disayangkan pedang aparat hanya tajam kepada masyarakat kecil dan tumpul kepada kelompok tertentu. Tidak melakukan tindakan tegas dan hanya menyampaikan imbuan saja.
Padahal aparat keamanan mempunyai kekuatan dan perangkat untuk bertindak tegas.
"Saat ini sudah tidak perlu lagi imbauan atau arahan, yang perlu dilakukan adalah tindakan kepada siapa saja pelanggar prokes. Atas nama hukum dan keselamatan rakyat maka aparat harus bertindak, bukan hanya berbicara di minbar," kritik Darmizal.
Selain itu, Darmizal juga menyayangkan bahwa di media yang terjadi justru diskursus antara orang-orang yang bukan pengambil keputusan. Misalnya antara Maaher at-Thuwailibi dan Nikita Mirzani.
Suara pemerintah justru tenggelam dan tidak muncul membawa arah kebaikan dan kemanfaatan bagi publik.
Dalam situasi darurat pandemi Covid-19, menurut Darmizal, pemerintah harus dominan dan berada di garis depan. Bukan malah tenggelam di bawah suara-suara yang tidak penting.
“Ke depan, makin penting bagi Presiden Jokowi memilih pembantu yang kompeten. Loyalitasnya tegak lurus dan tulus bekerja untuk negara, dan itu sangat penting supaya kompak. Tidak gamang mengambil keputusan di saat genting untuk bertindak," pungkas alumni UGM Yogyakarta ini.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Friederich