jpnn.com - JPNN.com - Ketua KNPI DKI Jakarta, Ichwanul Muslimin mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak melakukan permintaan maaf terkait dengan G30S PKI 1965. Menurutnya, jika tindakan itu dilakukan maka saja mengakui bahwa negara telah melakukan kesalahan.
"KNPI DKI dan seluruh rakyat Indonesia pendukung Pancasila dan NKRI harus menolak pernyataan permintaan maaf Negara kepada PKI atas peristiwa G30S PKI 1965," kata Ichwanul dalam keterangan persnya, Kamis (1/10).
BACA JUGA: Gara-gara Ini, Kemenhub Evaluasi Kinerja KCJ
Icwanul mengatakan permintaan maaf itu tidak saja mengaku adanya kesalahan tapi bisa menjadi pintu masuk PKI kembali hidup.
"Mohon jangan membuka luka lama. Jangan hanya dilihat apa yang dialami oleh orang-orang PKI, tapi lihat juga apa yang telah mereka melakukan khususnya kepada para jenderal angkatan darat, umat Islam dan warga Indonesia umumnya. Malah mestinya, para keluarga PKI yang harus meminta maaf," tegasnya.
BACA JUGA: Sebelum Tewas, Salim Kancil Disiksa di Bawah Lambang Garuda dan Foto Jokowi-JK
Saat ini saja, dia menambahkan, gerakan-gerakan neo-PKI terindikasi sudah muncul. Makanya pemerintah dan aparat harus waspada, menindak dan terutama memberikan pemahaman kepada warga tentang bahaya PKI. Apalagi Tap MPRS No. XXV/1966 tentang pembubaran PKI masih berlaku.
"KNPI bersama elemen lain siap bergandengan tangan, bersama-sama mencegahnya munculnya PKI," tegasnya.
BACA JUGA: Istri Muda Gatot Beberkan Keterkaitan antara PTUN, Korupsi Bansos dan NasDem
Seperti diketahui, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan memang sudah memastikan bahwa Pemerintah tidak akan meminta maaf kepada keluarga yang terlibat G30S PKI. Namun, dia tidak menampik pihaknya sedang merumuskan cara rekonsiliasi terhadap beberapa pelanggaran berat HAM pada masa lalu. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenhub Pasang 34 Pintu Perlintasan di Jawa dan Sumatera
Redaktur : Tim Redaksi