jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan imbauan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya agar menggunakan kendaraan listrik.
Hal itu sebagai wujud kontribusi memerangi polusi udara di ibu kota.
BACA JUGA: KIA Meluncurkan Mobil Listrik Mungil Bernama Ray, Bisa Jadi Teman Air ev
Pemprov DKI Jakarta pun menggandeng Bank DKI guna memudahkan ASN membeli kendaraan listrik dengan cara mencicil.
"Saya minta ASN beli baru. Nanti, saya minta kepada Bank DKI agar dalam waktu tertentu bisa memberikan cicilan bunga murah,” kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (26/8).
BACA JUGA: Sekda DKI: Biaya Beli Kendaraan Listrik Tanggung Jawab Masing-Masing Individu
Menurut Heru, saat ini pemprov sudah melakukan pembahasan dengan Bank DKI terkait keringanan bunga untuk angsuran kendaraan listrik.
"Jadi, ASN DKI kalau bisa mencicil, misalnya, saya minta dihitung siapa yang mendaftar sampai November 2023 untuk mencicil diberikan keringanan bunga dari Bank DKI, itu sedang saya bahas," ungkap Heru.
BACA JUGA: TVS Merilis Motor Listrik Bergaya Crossover yang Canggih, Sebegini Harganya
Sementara itu, Heru menyebut larangan kendaraan bermotor milik ASN masuk ke kantor belum akan dikeluarkan. Menurut Heru, di dalam lingkungan kantor biasanya masih terdapat area khusus menurunkan penumpang (drop off).
Heru lebih memilih mengeluarkan imbauan kepada para ASN untuk mulai menggunakan mobil listrik demi mengurangi emisi. "Itu belum saya eksekusi belum pegang surat edaran di saya. Yang saya imbau adalah dalam waktu dekat, ASN yang mampu untuk paling kecil minimal kendaraan listrik roda dua," ujar Heru.
Penerapan kendaraan listrik tersebut, nantinya akan dilakukan secara bertahap. Meski demikian, Heru berharap ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dapat memulai peralihan kendaraan listrik secepatnya.
"Saya mengajak ASN, mudah-mudahan mereka mau, kalau beli tunai, kan, memberatkan, kami kasih cicilan melalui Bank DKI, ASN kami dengan kendaraan bisa mengatasi polusi," ucap Heru.
Sebelumnya, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan tunjangan transportasi yang diberikan kepada ASN berbeda-beda tergantung area kerja. Namun, anggarannya berkisar Rp 6,5 juta per bulan untuk tingkat Pemprov DKI Jakarta.
"Tergantung dari area kerjanya, jadi, ada level provinsi, kota, kecamatan dan kelurahan. Kenapa tunjangan ini diberikan karena dahulu untuk mendukung program mendekatkan rumah dengan pekerjaan. Jadi, sebagai pengganti penyedia kendaraan operasional," kata Sigit.
Dengan adanya tunjangan yang sudah diberikan tersebut, kata Sigit, seharusnya ASN memiliki kemampuan membeli kendaraan listrik, minimal motor listrik dengan cara mencicil. (antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi