Memutus Kemiskinan Lewat Pertanian, UMKM dan Penguatan Desa

Oleh: M. Ageng Dendy Setiawan, Sekjen DPP GMNI

Sabtu, 18 Juli 2020 – 21:00 WIB
Sekjen DPP GMNI M. Ageng Dendy Setiawan. Foto: Dokpri

jpnn.com - Masa pandemi covid-19 merupakan keadaan yang terporak-poranda dari sisi ekonomi masyarakat Indonesia. Banyak yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaannya bangkrut dan banyak usaha kecil juga ikut gulung tikar.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan yang di rilis 11 April 2020, lebih dari 1,5 juta orang Indonesia kehilangan pekerjaan karena imbas pandemi Covid 19, dan banyak di antaranya memilih pulang kampung ke desa.

BACA JUGA: DPP GMNI Hasil Kongres Ambon Resmi Dikukuhkan, Ini Nama-nama Pengurusnya

Menurut data BPS pada Maret 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang dibandingkan periode september 2019. Dengan demikian total penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,42 juta orang.

Meningkatnya angka kemiskinan tentunya harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam membuat kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan. Berdasarkan hasil survei demograrafi BPS 70 persen kelompok masyarakat lapisan bawah atau berpendapatan rendah mengalami penurunan pendapatan.

BACA JUGA: Komisi VIII Ungkap 411 Daerah Tidak Memperbarui Data Kemiskinan

Dalam masa pandemi diharapkan Desa menjadi daerah yang mampu menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Ada sektor yang masih bertahan dan meningkat, di tengah pandemi yakni industri pertanian yang merupakan basis pencarian ekonomi masyarakat di desa.

Nilai ekspor pertanian Indonesia mengalami peningkatan ditengah pandemic covid-19. Nominal kenaikan bahkan mencapai Rp 12 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 7,47 persen sejak tahun2019 sampai maret 2020.

BACA JUGA: Awas! Pasukan Elite TNI AL Mulai Bergerak dan Menceburkan Diri ke Laut, Ada Apa?

Berdasarkan catatan Kementrian Pertanian, peningkatan komuditas holtikultura sebesar 30 persen, perkebunan 26 persen, peternakan 16 persen, dan tanaman pangan 14 persen. Hasil pertanian merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang masih tetap dibutuhkan dalam kondisi pandemi covid 19.

Membangun kesadaran Pemerintah untuk membuka lahan pertanian serta mengoptimalkan lahan pertanian yang ada akan membantu negara dalam menghadapi krisis pangan dan krisis ekonomi. Meningkatnya industri pertanian tentunya harus di support oleh kebijakan pemerintah dengan membantu industri hulu pertanian semisal membantu edukasi dalam menghasilkan bibit unggul pertanian serta memberikan subsidi pembiayaan petani yang di dalamanya juga include insurance agar petani bisa leluasa membesarkan usaha pertaniannya.

Industri hulu hilir pertanian tentunya menjadi bisnis yang sangat menjanjikan untuk kembali memulihkan ekonomi Indonesia. Semangat memulihkan ekonomi dari sektor pertanian ini harus ada intervensi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produk olahan pertanian seperti membuat beras premium dan produk olahan pertanian yang lain agar mendapatkan value.

Produk olahan pertanian akan membuka peluang usaha mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) baru sehingga akan menambah pendapatan masyarakat. Pengembangan UMKM adalah upaya menjaga kestabilan ekonomi Indonesia, seperti kita ketahui pada krisis global Indonesia diselamatkan dengan adanya UMKM.

Menurut undang-undang Nomor 20 tahun 2008 UMKM adalah usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri. UMKM merupakan usaha yang tidak tergantung pada investasi asing sehingga kesetabilannya bisa dibantu melalui kebijakan pemerintah dalam bantuan pembiayaan melalui bank UMKM atau bank milik negara serta dengan infrakstruktur bangunan ataupun digital yang akan membantu meningkatnya penjualan produk.

Dikutip dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (2001) karya Tulus Tambunan, UMKM mempunyai peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Peran UMKM juga dapat menyerap tenaga kerja paling banyak, berkontribusi terhadap pertumbuhan atau pembentukan produk domestik bruto serta dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk tetap dapat memiliki daya beli.

Gulung tikarnya UMKM di masa pandemi membuat pukulan telak pemerintah Indonesia karena salah satu sektor penggerak ekonominya lumpuh.

Upaya Peningkatan UMKM oleh pemerintah bisa dengan memfasilitasi penggiat UMKM melalui bantuan pembiayaan dengan bunga yang rendah juga dan pembuatan ecommerce BUMN yang membantu pemasaran UMKM hasil olahan pertanian tanpa perantara sehingga petani dan penggiat UMKM tidak berada dipusaran monopoli tengkulak.

Hasil riset Indef pada tahun 2018 menunjukkan bahwa keberadaan ecommerce mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,71 persen. Untuk meningkatkan kontribusi ecommerce terhadap negara diperlukan pemasaran produk lokal.

Edukasi digitalisasi dan pendampingan kepada penggiat UMKM juga perlu dilakukan agar penggiat UMKM tidak gagap teknologi, sehingga mampu memasarkan produknya di dalam ecommerce atau marketplace.

Di massa pandemi UMKM harusnya menjadi peluang yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia dalam membuka usaha karena tidak memerlukan biaya yang besar utuk membuka kios, cukup dengan dapur atau workshop di rumah dan memanfaatkan digitalisasi sebagai etalase untuk menawarkan produknya.

Desa menjadi leading sektor dalam peningkatan produk pertanian dan UMKM sehingga nilai tambah yang dihasilkan mampu berlahan mengembalikan stabilitas ekonomi dan mengatasi kemiskinan di Indonesia.***

Jangan Lewatkan Video Terbaru:


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler