Menag Protes Gubernur Makkah

"Menteri Agama pun merespon kenaikan itu dengan melayangkan surat protes kepada Gubernur Makkah," kata Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama ((Dirjen PHU Kemenag) Anggito Abimanyu mengutip pernyataan SDA di kantor Kemenag Jakarta, Jumat, (22/2)

Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengatakan, kebijakan penetapan harga pemondokan yang naik secara drastis tersebut sangatlah merugikan jamaah. Apalagi fasilitas pemondokan tidak ada perubahan. Bahkan, cenderung semakin buruk.

Dia menyebutkan, sikap protes Kementerian Agama itu disampaikan melalui surat dan ditujukan langsung kepada Gubernur Makkah. Dalam surat tersebut, lanjut dia, Pemerintah Indonesia meminta penetapan harga pemondokan bisa diatur secara tegas. Melalui pembatasan kenaikan harga sewa yang diterbitkan Gubernur Makkah, maka pemilik pemondokan tak bisa secara sepihak menentukan harga.

"Harus ada intervensi Gubernur Makkah. Melarang kenaikan pemondokan di luar kepatutan," ungkapnya.

Anggito mengakui harga sewa pemondokan termasuk dalam item perjalanan haji yang perlu diantisipasi. Kenaikan yang terlalu tinggi berdampak bagi biaya perjalanan haji secara menyeluruh. "Itu berarti jamaah haji yang menanggung bebannya," ungkap dia.

Selain memprotes pemondokan, Anggito juga meminta fasilitas transportasi dan layanan umum lainnya ditingkatkan. Fasilitas transportasi selama ini masih buruk.
"Banyak yang harus kita kritisi. Pemerintah Saudi perlu menyadari kekurangan itu. Ini agar jamaah haji Indonesia bisa lebih baik ke depannya," ungkapnya.

Bagaimana respon Pemerintah Saudi? Anggito mengaku respon tersebut cukup baik. Pemerintah Saudi pun berusaha memenuhi. Karena memang jamaah haji Indonesia sangatlah banyak.

Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kurdi Mustofa meminta Pemerintah Indonesia berjuang keras dalam tarif pemondokan. Harga yang terlalu mahal bisa merugikan jamaah.

"Pemerintah harus bisa melobi. Kalau gagal percuma saja. Indonesia itu negara yang mengirimkan jamaah terbanyak. Patut dipertimbangkan," ungkapnya. (rko)