jpnn.com, RIAU - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah membentuk sistem pemagangan yang terstruktur, sistematis, dan masif guna menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan kompeten.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri tidak ingin lagi ada peserta magang yang hanya disuruh membuat kopi dan fotokopi ketika mengikuti program pemagangan di perusahaan.
BACA JUGA: Kemenaker Bantu Pelatihan di Ponpes Demi Daya Saing Santri
"Salah satu cara menciptakan SDM terampil adalah melalui pemagangan. Namun, pemagangannya ini bukan rekrutmen buruh murah. Jadi, pemagangan yang benar-benar sistematis," kata Hanif saat sahur bersama pengusaha yang tergabung adalam Apindo DPP Riau, Sabtu (19/5).
Hanif mengatakan, contoh bagus sistem pemagangan di sektor otomotif ada di Toyota.
BACA JUGA: Pemerintah Bentuk Satgas Pengawasan TKA, Ini Tugasnya
Menurut Hanif, pemagangan di sana luar biasa. Dari segi biaya lebih efisien dibanding merekrut fress graduate. Namun, dari sisi pengembangan skill jauh lebih cepat.
"Anak-anak menjadi memiliki skill luar biasa karena mereka menjalani pemagangan yang benar. Bukan hanya sekadar disuruh bikin kopi dan fotokopi," ungkap Hanif.
BACA JUGA: Seru! Sambil Ngevlog, Menaker Berbagi Ilmu Hubungan Industri
Hanif mengakui, ke depan semakin banyak tantangan di bidang ketenagakerjaan.
Bukan hanya soal hubungan industrial, tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah mengenai pekerja ber-skill yang jumlahnya sangat sedikit.
"Ini terjadi karena dari sisi pendidikan angkatan kerja kita sekitar 60 persen masih lulusan SD-SMP. Oleh karena itu, saya minta tolong kepada teman-teman Apindo untuk bersama-sama pemerintah menggenjot peningkatan skill," tutur Hanif.
Pemerintah pusat saat ini sudah memiliki Komite Vokasi Nasional yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah (Kemnaker), pengusaha (Kadin dan Apindo), dan perguruan tinggi.
Hanif berharap konsep pemagangan yang ada di pusat bisa diadopsi di daerah
"Jika ini bisa dikembangkan di daerah, kita juga bisa buat skema-skema pemagangan di sini. Sektor industrinya apa saja. Mungkin pariwisata, perhotelan, atau perkebunan tapi pola dan sistemnya harus jelas. Kalau kita tidak melakukan ini akan sulit mendapatkan tenaga kerja skill di masa depan," ucap Hanif.
Hanif mengambil contoh kasus di Morowali. Di sana, untuk mencari pekerja yang memiliki skill mengendarai mobil truk saja sangat sulit.
"1.500 lowongan untuk sopir dump truck dibuka di Morowali. Syaratnya hanya satu, memiliki SIM B2. Yang daftar berapa? Hanya delapan orang. Akhirnya diturunkan dari B2 ke B1. Tetap saja tidak nambah. Akhirnya diturunkan lagi menjadi SIM A. Hasilnya nambahnya tidak banyak. Sampai akhirnya tidak perlu syarat SIM. Namun, setelah dites nggak bisa juga. Ini gimana?" ujar Hanif.
Untuk itu, Hanif meminta bantuan kepada Apindo untuk bersama dengan pemerintah menggenjot pemagangan.
"Presiden Jokowi sudah memberikan tambahan anggaran ke Kemanker sebanyak Rp 3,1 triliun khusus untuk program pelatihan. Jadi ini untuk membantu penyediaan tenaga kerja skill. Investasi pemerintah ditambah magang tentu akan baik," ungkap Hanif.
Kemnaker bersama Kementerian Perindustrian juga sedang mengusulkan pemberian insentif kepada dunia usaha yang ikut investasi SDM.
"Ini dilakukan dalam rangka mendorong perusahaan untuk semakin berminat investasi SDM," kata Hanif. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... May Day Berlangsung Kondusif, Menaker Beri Apresiasi
Redaktur : Tim Redaksi