jpnn.com, PURWOKERTO - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri mengatakan, pendidikan dan pelatihan vokasi merupakan salah satu instrumen untuk menjembatani masyarakat masuk ke dunia kerja maupun berwirausaha.
Oleh karena itu, dia meminta masyarakat tidak memandang pendidikan vokasi sebagai second class yang menjadi pilihan kedua ketika tidak diterima di lembaga pendidikan umum.
BACA JUGA: Jelang May Day, Kemnaker Gelar Cek Kesehatan Gratis
"Terkait pendidikan vokasi, saya juga ingin mengajak masyarakat kita ini untuk meyakini bahwa sesungguhnya pendidikan vokasi ini bisa menjadi jembatan kalau kita menginginkan anak-anak kita ini masuk pasar kerja atau berwirausaha," kata Hanif Dhakiri saat menjadi narasumber seminar nasional tentang teknologi, kewirausahaan, dan pemberdayaan ekonomi di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto, Banyumas, Sabtu (14/4).
Selama ini, masyarakat masih sering terjebak pada orientasi lembaga pendidikan umum.
BACA JUGA: Sambut May Day, Kemnaker Gelar Lomba Memasak Kreasi Ikan
Namun, ketika pilihan ada di pendidikan umum, tidak sedikit lulusannya malah kesulitan masuk ke pasar kerja.
Oleh karena itu, Hanif mengajak masyarakat mengambil pendidikan vokasi jika memiliki orientasi masuk ke dunia kerja maupun berwirausaha.
BACA JUGA: Lembaga Pendidikan Harus Menyesuaikan Diri di Era Digital
Sebab, sistem pendidikan yang terapkan sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
"Oleh karena itu, harus mulai juga dibangun kepercayaan mengenai vokasi ini di masyarakat. Pendidikan vokasi ini bukan kelas dua. Pendidikan vokasi itu bagus kalau sekali lagi dikaitkan dengan pekerjaan," jelas Hanif.
Dia menambahkan, pemerintah juga terus menggenjot peningkatan kompetensi angkatan kerja Indonesia melalui pelatihan vokasi di balai latihan kerja (BLK).
Selain diselenggarakan secara gratis, pelatihan vokasi di BLK terus diperkuat dari sisi akses dan mutu.
Apalagi, saat ini angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan menengah ke bawah (SD-SMP).
Dari 128 juta orang angkatan kerja, sebesar 60,08 persen berpendidikan menengah ke bawah.
"Makanya sekarang pemerintah menggenjot pendidikan dan pelatihan vokasi. Sehingga mereka yang membutuhkan skill, membutuhkan keterampilan memiliki akses," papar Hanif. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemnaker Terus Kaji SDF dan Tunjangan Sosial bagi Korban PHK
Redaktur : Tim Redaksi