Menaker Hanif : Perlu Reformasi Ekosistem Ketenagakerjaan

Selasa, 02 April 2019 – 22:44 WIB
Pembukaan apat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Apindo ke-29 di Batam. Foto: Humas Kemnaker

jpnn.com, BATAM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri mengatakan, salah satu problem utama dalam dunia ketenagakerjaan yakni ekosistem ketenagakerjaan yang kaku dan rigid. Karena itu diperlukan transformasi reformasi ketenagakerjaan di masa depan dari sebuah ekosistem ketenagakerjaan yang kaku dan rigid itu menjadi ekosistem yang fleksibel

"Ekosistem fleksibel sangat diperlukan karena dunia industri sudah semakin fleksibel," kata Hanif Dhakiri dalam acara dialog interaktif Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Apindo ke-29 bertema 'Meningkatkan Daya Saing melalui Reformasi Ketenagakerjaan dan Output Produksi Nasional' di kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (2/4).

BACA JUGA: Jaga Kesehatan, Menaker Ajak Pensiunan Selalu Berpikir Positif

Rakerkornas Apindo ke -29 (1-3 April 2019) yang dibuka oleh Wapres RI HM Jusuf Kalla dihadiri Kepala Staf Ahli Wapres Sofyan Wanandi selaku Ketua Dewan Pertimbangan Apindo, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, Gubernur Kepri Nurdin Basirun Ketum Apindo Hariyadi B Sukamdani dan Ketua Apindo Kepulauan Riau, Cahya.

Menteri Hanif Dhakiri meminta Apindo untuk memberikan berbagai masukan untuk memastikan agar ekosistem ketenagakerjaan lebih fleksibel. "Detil-detilnya kita perlu masukan dari Apindo dan kalangan serikat pekerja untuk memastikan agar ekosistemnya bisa menjadi lebih fleksibel," katanya.

BACA JUGA: Menaker: Akun Medsos Bisa Jadi Bahan Pertimbangan Rekrutmen Tenaga Kerja

Didampingi Dirjen Binalattas Bambang Satrio Lelono, Hanif Dhakiri menjelaskan kakunya ekosistem ketenagakerjaan akhirnya membuat pertumbuhan investasi tidak sesuai harapan. "Investasi selama ini cenderung padat modal. Padahal kita butuh investasi padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja dan pengangguran," ujarnya.

Karenanya, Hanif Dhakiri meyakini ekosistem ketenagakerjaan diperbaiki dan direformasi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi sekarang yakni 5 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi dunia hanya 3 persen. Bahkan ada yang minus.

BACA JUGA: Menaker Hanif Dhakiri Ajak ASEAN Wujudkan Kerja Layak Bagi Pekerja

"Empat dari 10 hambatan investasi di Indonesia bidang ketenagakerjaan, semuanya masuk dalam ranah ekosistem ketenagakerjaan. Jadi kalau reformasi ketenagakerjaan kita lakukan, pertumbuhan ekonominya akan lebih besar lagi," tuturnya.

Sementara itu, Wapres RI Jusuf Kalla meminta Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pekerja dan pengusaha. Hal itu diperlukan mengingat keseimbangan hubungan tersebut merupakan kunci untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. “Apindo harus menjaga keseimbangan itu - antara pekerja, pengusaha dan pemerintah - karena pemerintah berkepentingan dalam urusan pajak,” kata Wapres JK dalam sambutan pembukaan.

JK menambahkan hubungan antara pekerja dan pengusaha merupakan simbiosis mutualisme sehingga kedua belah pihak harus dapat saling memajukan satu sama lain. "Kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja itu sama, ialah memajukan usaha, memajukan ekonomi, sehingga pengusaha dan juga pekerja dapat maju bersama,” kata JK.

Ketum Apindo Hariyadi B. Sukamdani menambahkan, Rakornas Apindo merupakan pertemuan tahunan Apindo untuk mencermati dan menyikapi perkembangan dunia usaha, khususnya masalah ketenagakerjaan serta hubungan industrial dan perkembangan investasi. "Adanya Rakerkonas tersebut, diharapkan para pelaku usaha mampu bersinergi dengan Pemerintah untuk meningkatkan kinerja perekonomian di masing-masing daerahnya yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing nasional," jelasnya. (jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Rakorwas 2019, ASN dan Penyelenggara Negara Diminta Berani Tolak Gratifikasi


Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler