jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah optimitis kementerian yang dipimpinnya sudah on the track dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas, sikap profesional dan integritas pegawai, serta terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Optimisme tersebut disampaikan Menaker Ida Fauziyah lantaran capaian presentase kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Kemnaker hingga 100 persen.
BACA JUGA: Menaker Ida Fauziyah Soft Launching SMK Asy-Syarif Mitra Industri, Begini Harapannya
Selain itu, meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Kemnaker dari sebelumnya pada 2022 memperoleh indeks 76,10 menjadi 78,73 di tahun 2023.
Kemudian, Kemnaker memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2023.
BACA JUGA: Kemnaker & YPI Asy-Syarif Gelar Sosialisasi Pemagangan Luar Negeri, Ini Tujuannya
"Saya dengan senang hati menyampaikan semua capaian yang diraih Kemnaker. Capaian ini tentunya merupakan hasil dari kerja keras seluruh pejabat dan pegawai di Kemnaker," ujar Menaker Ida Fauziyah di acara 'Diseminasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023' di Ruang Tridarma Kemnaker, Senin (24/6).
Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan berbagai upaya telah dilakukan Kemnaker untuk membentuk sikap kerja pegawai yang profesional dan berintegritas.
Mulai dari mengurangi pelayanan publik bersifat tatap muka dengan mengoptimalkan website SIAPKerja, membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, dan penegakkan integritas dan sikap antikorupsi melalui Apel Pagi Kementerian yang dilaksanakan setiap bulan.
"Sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta memitigasi risiko terjadinya fraud, kami mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan dua kegiatan," kata Menaker Ida.
Dua kegiatan yang dimaksud, yakni monitoring bulanan pada pengelolaan keuangan di setiap unit kerja sehingga diharapkan akuntabiitas pengelolaan keuangan, selalu terjaga sesuai rambu-rambu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
Kedua, Probity Audit (penilaian independen) terhadap pengadaan barang dan jasa untuk memastikan bahwa proses dilakukan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Menaker Ida menambahkan seluruh pegawai Kemnaker tak boleh berpuas diri, tetapi terus melakukan berbagai langkah terobosan untuk menjadi lebih baik dengan menyambut pelaksanaan SPI 2024 secara antusias.
"Mari kita jadikan SPI ini sebagai momentum untuk melihat kondisi Kemnaker dari hasil penilaian kita sendiri sehingga kita semakin mencintai rumah kita ini, yaitu Kemnaker dengan selalu menjaga sikap profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugas sehari-hari," pesan Menaker Ida Fauziyah.
Sementara itu, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dalam laporannya mengatakan selain mencermati hasil SPI Kemnaker 2023, tujuan kegiatan diseminasi ini untuk menguatkan komitmen bersama dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan publik bagi jajaran pimpinan dan seluruh pegawai Kemnaker. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi