jpnn.com, HONG KONG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berharap agar peluang bekerja bagi pekerja migran Indonesia (PMI) dapat terbuka lebar pada sektor formal.
Untuk itu, dia meminta dukungan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) maupun agensi penempatan PMI di Hong Kong untuk lebih meningkatkan perlindungan bagi PMI.
BACA JUGA: Menaker Ida Fauziyah Sosialisasikan Permenaker 4/2023 Kepada Pekerja Migran di Hong Kong
Selain itu, Menaker Ida juga meminta agar P3MI maupun agensi penempatan PMI mencari lebih banyak peluang kerja di Hong Kong bagi tenaga kerja Indonesia, khususnya untuk pemberi kerja berbadan hukum.
"Tentunya dengan syarat dan kondisi kerja yang lebih baik dan lebih layak, baik dari segi upah, jam kerja, jam istirahat, hari libur, serta jaminan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan," harap Menaker Ida Fauziyah.
BACA JUGA: Menaker Ida Fauziyah Dorong Pekerja Migran Tingkatkan Kompetensi Lewat Pelatihan Vokasi
Menaker Ida Fauziyah menyampaikan hal tersebut saat menghadiri business meeting antara P3MI yang tergabung dalam ASPATAKI dengan agensi penempatan PMI di Hong Kong, Senin (31/7).
Mantan anggota DPR itu mengemukakan perlunya membuka peluang kerja ini mengingat tingginya minat PMI untuk bekerja di Hong Kong dan tingginya minat pemberi kerja Hong Kong terhadap PMI.
Hal tersebut terlihat berdasarkan data akhir Juni 2023, yakni penempatan PMI ke Hong Kong tercatat sebanyak 33.625 orang.
Sementara itu, jumlah total pekerja migran asal Indonesia di sektor domestik, tercatat sebanyak 142.621 orang.
Kondisi itu mencatatkan Indonesia menjadi salah satu negara terbesar pengirim PMI ke Hong Kong.
Menaker Ida juga meminta dukungan P3MI dan agensi penempatan PMI di Hong Kong untuk lebih meningkatkan dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia.
Selain itu, Menaker Ida juga mengusulkan kenaikan besaran upah bagi para PMI di Hong Kong.
Usulan ini dilatarbelakangi atas kasus PMI yang menjadi kaburan lantaran tergiur dengan tawaran besaran upah yang lebih besar, sehingga PMI tersebut berpindah pemberi kerja sebelum menyelesaikan kontrak kerjanya.
"Kami berharap dengan terwujudnya kenaikan besaran upah bagi PMI dapat menanggulangi kasus PMI yang menjadi kaburan, karena tidak menyelesaikan kontrak kerja," tegas Menaker Ida Fauziyah. (mrk/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi