JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menerangkan pihaknya akan melaporkan temuan-temuan kecurangan yang terdapat di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, jika pasangan yang diusungnya Rieke-Teten dinyatakan menang, partai berlambang banteng moncong putih itu juga tetap melayangkan gugatan.
"Kami akan bawa ke MK begitu pengumuman. Kami sudah rapat ke 26 DPC (PDIP) dengan banyaknya pelanggaran secara masif. Kita sudah putuskan untuk menolak," ujar Hasanuddin di DPR, Jakarta, Jumat (1/3).
Menurutnya, meskipun pada hasil hitung manual Komisi Pemilihan Umum (KPU) pasangan Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki dinyatakan menang, pihaknya tetap akan melaporkan ke MK. "Menang kalah kami tolak. Kami enggak terlalu interestlah walau menang," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat tersebut.
Sebelumnya, Hasanuddin mengkritisi dari sisi pelaksanaan pelaksaan Pilkada Jawa Barat. Menurutnya ada ketidaksiapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyiapkan formulir C 1 (surat suara).
"Ada ketidaksiapan. Misalnya saja sampai formulir C 1 difotokopi. Itu fatal. Selesai difotokopi dicoblosin. Siapa yang mau ngontrol?" ujar Hasanuddin.
Selanjutnya kata Hasanuddin, ada surat edaran dari KPU yang tidak ditanggapi tingkatan eksekutif. Sehingga puluhan perusahaan atau pabrik masih buka pada saat hari pencoblosan yang menyebabkan banyak orang tidak ikut mencoblos.
"KPU kirim surat ke gubernur tapi gubernur belum menginformasikan terutama di lumbung-lumbung buruh. Sehingga sekitar 120 ribu buruh belum nyoblos," terangnya.
Hasanuddin juga mengkritisi dari sisi kesiapan. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat itu menerangkan banyak rumah sakit yang tidak disiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Banyak rumah sakit yang tidak disiapkan TPS mobile karena yang sudah diinfus tidak mungkin cari TPS dan itu jumlahnya ribuan," ucap Hasanuddin.
Kemudian ia juga mengkritisi mengenai calon petahana yang membagi-bagikan dana bantuan sosial di hampir seluruh desa yang terdapat di Jawa Barat tepat sebelum hari pencoblosan.
"Kemudian dari sisi incumbent sudah kesepakatan DPR kemudian disampaikan juga pada publik uang Bansos, infrastruktur bantuan ke kepala desa tidak dicairkan sebelum Pilgub, nyatanya saya punya data dan ditiap desa didistribusikan bahkan tanggal 23 malam," tukasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Persepsi Negatif Pada Demokrat Belum Berakhir
Redaktur : Tim Redaksi