JAKARTA - Peneliti politik dari Charta Politica, Yunarto Wijaya mengatakan persepsi negatif mengenai korupsi Partai Demokrat (PD) belum akan berhenti dengan dilakukannya pengusutan sejumlah dugaan korupsi yang dilakukan oleh kader PD.
Berbagai masalah internal lainnya seperti faksi-faksi yang terjadi pasca Kongres PD di Bandung 2010 lalu, menurut Yunarto, dalam kenyataannya juga berkontribusi besar terhadap persepsi negatif PD.
"Jadi jangan berharap ada korelasi begitu Anas Urbaningrum diproses secara hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka persepsi negatif mengenai Demokrat akan berakhir," kata Yunarto Wijaya, di gedung DPR, senayan Jakarta, Kamis (28/2).
Secara realita politik dan legalitas politik lanjut dia, kondisi menjelang Pemilu 2014 sangat berbeda dengan kondisi menjelang Pemilu 2009 lalu."Jelang Pemilu 2009 yang lalu, elektabilitas PD tertangkat oleh tiga faktor huruf yakni S-B-Y yang berada dalam posisi incumbent dan relatif terjaga citranya dari 2004 hingga 2009," ungkap Yunarto.
Sementara menjelang tahun 2014, sejumlah kader PD diduga bahkan sudah divonis terbukti korupsi antara lain Ketua DPD PD Sumatera Barat Djupri, Nazaruddin dan Angelinda Sondakh.
"Berurutan kejadian tersebut, konstitusi tidak lagi memberi peluang bagi faktor penentu tiga huruf yakni S-B-Y untuk kembali bertarung dalam Pilpres 2014 karena sudah jadi presiden selama dua periode berturut-turut. Posisi politik yang seperti itu dengan sendirinya akan mengurangi spirit Susilo Bambang Yudhoyono sebagai lokomotif partai untuk bertarung," kata dia.
Hal yang sama juga diungkap pengamat politik dari Indo Barometer M Qodari. Menurut dia, ibarat pesawat, PD masih dalam posisi menukik ke bumi seolah-olah ditarik gratifikasi bumi yang sangat kuat."Sementara pilot yang ada dalam pesawat itu belum memiliki jam terbang dan pengalaman yang cukup memadai," ujar Qodari.
Satu-satunya cara untuk menemukan pilot yang handal itu hanya melalui forum Kongres Luar Biasa (KLB) agar Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Majelis Tinggi PD tidak disibukan oleh urusan partai yang sudah dia besarkan dan mengabaikan tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan, ucap Qodari.
"Terlalu mengecilkan harkat dan martabat SBY kalau SBY masih saja mengurus partai menjelang berakhirnya masa jabatan presiden," ungkap M Qodari. (fas/jpnn)
Berbagai masalah internal lainnya seperti faksi-faksi yang terjadi pasca Kongres PD di Bandung 2010 lalu, menurut Yunarto, dalam kenyataannya juga berkontribusi besar terhadap persepsi negatif PD.
"Jadi jangan berharap ada korelasi begitu Anas Urbaningrum diproses secara hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka persepsi negatif mengenai Demokrat akan berakhir," kata Yunarto Wijaya, di gedung DPR, senayan Jakarta, Kamis (28/2).
Secara realita politik dan legalitas politik lanjut dia, kondisi menjelang Pemilu 2014 sangat berbeda dengan kondisi menjelang Pemilu 2009 lalu."Jelang Pemilu 2009 yang lalu, elektabilitas PD tertangkat oleh tiga faktor huruf yakni S-B-Y yang berada dalam posisi incumbent dan relatif terjaga citranya dari 2004 hingga 2009," ungkap Yunarto.
Sementara menjelang tahun 2014, sejumlah kader PD diduga bahkan sudah divonis terbukti korupsi antara lain Ketua DPD PD Sumatera Barat Djupri, Nazaruddin dan Angelinda Sondakh.
"Berurutan kejadian tersebut, konstitusi tidak lagi memberi peluang bagi faktor penentu tiga huruf yakni S-B-Y untuk kembali bertarung dalam Pilpres 2014 karena sudah jadi presiden selama dua periode berturut-turut. Posisi politik yang seperti itu dengan sendirinya akan mengurangi spirit Susilo Bambang Yudhoyono sebagai lokomotif partai untuk bertarung," kata dia.
Hal yang sama juga diungkap pengamat politik dari Indo Barometer M Qodari. Menurut dia, ibarat pesawat, PD masih dalam posisi menukik ke bumi seolah-olah ditarik gratifikasi bumi yang sangat kuat."Sementara pilot yang ada dalam pesawat itu belum memiliki jam terbang dan pengalaman yang cukup memadai," ujar Qodari.
Satu-satunya cara untuk menemukan pilot yang handal itu hanya melalui forum Kongres Luar Biasa (KLB) agar Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Majelis Tinggi PD tidak disibukan oleh urusan partai yang sudah dia besarkan dan mengabaikan tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan, ucap Qodari.
"Terlalu mengecilkan harkat dan martabat SBY kalau SBY masih saja mengurus partai menjelang berakhirnya masa jabatan presiden," ungkap M Qodari. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Disebut Masih Mengukur Calon Pengganti Anas
Redaktur : Tim Redaksi