jpnn.com, JAKARTA - Pendaftaran calon pimpinan dan dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 15 Juli 2023 telah ditutup dengan total pendaftar mencapai 525 orang.
Hal ini menunjukkan besarnya minat dan tanggung jawab berbagai kalangan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
BACA JUGA: Capt. Marcellus Hakeng Dianugerahi Gelar Doktor Kehormatan Bidang Maritim
Dalam proses seleksi ini, tidak hanya kuantitas pendaftar yang menjadi perhatian, tetapi juga kualifikasi dan latar belakang pendaftar.
Ada pula usulan untuk memberikan ruang kepada calon pimpinan KPK yang memiliki latar belakang di dunia maritim.
BACA JUGA: Hadirkan Talenta Maritim Skala Global, PIS Gandeng Singapore Maritime Foundation
Menurut pengamat maritim, DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, hal itu merupakan gagasan yang menarik dan strategis.
“Latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK, diharapkan bisa membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama yang terkait dengan sektor maritim,” tutur DR. Capt. Marcellus Hakeng di Jakarta,
BACA JUGA: Maluku Tabaos: Menghidupkan Kembali Semangat Bangsa Bahari Menuju Visi Maritim 2045
Pengamat maritim dari IKAL Strategic Center (ISC) ini mengatakan sosok yang dibutuhkan harus memiliki pengetahuan mendalam mengenai isu-isu kelautan, perikanan, pelayaran, dan sumber daya laut, serta pengalaman praktis di dunia maritim.
Dengan begitu, calon pimpinan KPK dengan latar belakang maritim bisa merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif.
“Mereka cenderung memiliki jaringan luas di sektor tersebut yang dapat digunakan untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi lintas sektor dan lintas negara,” ujar Capt. Hakeng.
Dia menambahkan saat ini makin meluas penetrasi negara ke aspek-aspek maritim sehingga risiko korupsi di sektor tersebut juga meningkat.
Oleh karna itu, kehadiran pimpinan KPK dengan pemahaman yang kuat tentang dunia maritim akan sangat strategis.
Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas laut yang sangat besar, menjadikan sektor maritim sebagai salah satu pilar utama ekonomi dan keamanan nasional.
Dalam konteks ini, menurut Captn. Hakeng, latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya yang terkait dengan sektor maritim.
Diuraikan oleh Ketua Bidang Penataan Jaringan dan Distribusi Kader Pengurus Pusat Pemuda Katolik ini bahwa calon dengan latar belakang maritim memiliki beberapa keunggulan yang relevan dalam konteks pemberantasan korupsi.
“Pertama, pengetahuan spesifik tentang isu-isu kelautan memungkinkan mereka untuk memahami kompleksitas sektor ini dan menangani kasus-kasus korupsi dengan lebih efektif. Pengetahuan mendalam mengenai perikanan, pelayaran, dan sumber daya laut memberikan mereka kemampuan untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko korupsi di sektor-sektor tersebut,” jelas Hakeng.
Lantas kedua, tambah Hakeng, pengalaman praktis di dunia maritim memberikan wawasan tentang mekanisme operasional dan regulasi yang berlaku di sektor tersebut.
Wawasan ini sangat penting untuk merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang berbasis data dan fakta lapangan.
“Pemahaman operasional ini memungkinkan calon pimpinan KPK dengan latar belakang maritim untuk mengenali celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk tindakan korupsi dan untuk menyusun langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif dan efisien,” imbuhnya.
Kemudian ketiga, sambung Hakeng, individu dengan latar belakang maritim biasanya memiliki jaringan luas di sektor ini, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Jaringan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi lintas sektor dan lintas negara.
Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga maritim internasional dan instansi pemerintah lainnya, dapat memperkuat kapasitas KPK dalam memberantas korupsi yang bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak.
Diingatkan pula olehnya bahwa dengan makin meluasnya penetrasi negara ke aspek-aspek maritim, termasuk investasi infrastruktur pelabuhan, eksplorasi sumber daya alam laut, dan pengamanan laut, yang mana nilai investasinya sangat besar, maka risiko korupsi di sektor ini juga meningkat.
Oleh karena itu, tambah (Hakeng), kehadiran pimpinan KPK dengan pemahaman yang kuat tentang dunia maritim akan sangat strategis.
“Kehadiran mereka diharapkan dapat membawa perspektif baru dan meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan korupsi di sektor maritim, yang merupakan salah satu pilar utama bagi ekonomi dan keamanan nasional Indonesia,” pungkasnya. (flo/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Natalia